Kolaka Utara

Koalisi Tiga Lembaga Demo Dewan dan Pemkab Kolut

460
×

Koalisi Tiga Lembaga Demo Dewan dan Pemkab Kolut

Sebarkan artikel ini
Demonstrasi di Kolaka Utara
Keranda mayat dan pembakaran ban saat koalisi mahasiswa mengelar aksi dan orasi di tugu kelapa kecamatan Lasusua kabupaten Kolaka Utara, (foto : Pendi)

Reporter : Pendi
Editor : Ardilan

KOLAKA UTARA – Tiga lembaga kemahasiswaan yakni HMI, HMI MPO dan PMII menggelar aksi demonstrasi meminta perusahaan tambang di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) agar ditutup.

Ismu Saad, Ketua HMI cabang Kolut mengatakan meminta pemerintah Kolut dan tim satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menutup aktifitas pertambangan di daerah itu.

“Karenakan banyaknya para pekerja yang terkonfirmasi positif virus Corona yang sudah menjadi satu klaster yakni klaster pertambangan,” kata Ismu Saad dalam orasinya di kantor DPRD Kolut, Senin 6 Juli 2020.

Sementara Ketua HMI MPO Kolut, Baso Sulhan mengungkapkan apabiala surat pernyataan koalisi masa aksi tersebut tidak diindahkan pihaknya akan kembali berdemonstrasi.

“Kami akan kembali menggelar aksi yang sangat besar agar pertambangan di kecamatan batu putih harus ditutup,” kata juga dalam orasinya.

Hal senada diungkapkan pula ketua PMII Kolut, Mahdanur Basri. Kata dia, pihaknya sangat menyayangkan pemerintah dan gugus tugas Covid-19 Kolut yang belum mengambil langkah menutup aktivitas pertambangan yang menjadi penyebab banyak pasien positif Corona.

Tiga koalisi lembaga tersebut juga menuntut agar perusahaan tambang melakukan rapid test kepada para karyawannya dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut segera menyelesaikan Rumah Sakit yang berada di Desa Sulaho (Patoa) kecamatan Lasusua.

Masa aksi ini melakukan long mars dari sekretariat HMI cabang Kolaka Utara menuju tugu kelapa lalu menuju ke dinas kesehatan dan terakhir mereka mengelar aksi di kantor DPRD kabupaten Kolaka utara.

Sementara, Ketua DPRD Kolut, Buhari menuturkan pihaknya bakal membawa aspirasi mahasiswa dari tiga lembaga tersebut ke pihak Pemerintah Provinsi Sultra.

“Aspirasi para mahasiswa ini kami terima dan akan menyampaikan atau meneruskannya ke pemerintah dan dinas ESDM provinsi Sulawesi tenggara karena itu kewenangan provinsi dalam hal pertambangan yang ada khususnya di kabupaten Kolaka Utara,” ucap Buhari saat menemui masa aksi.

Ditempat sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kolut, Taufiq menambahkan pihaknya telah bersurat ke perusahaan tambang agar melakukan rafid test kepada para karyawannya.

“Kemudian untuk tempat karantina yang terkonfirmasi positif itu khususnya gedung yang ada di patoa itu belum bisa untuk menampung semua. Maka kami semntara mencari tempat agar yang positif tersebut bisa dikarantina dengan baik,” ujarnya. (a).

You cannot copy content of this page