KENDARI – Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) per Oktober 2018 belum menyerahkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk dievaluasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini dikatakan, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas.
Lukman membeberkan, sebelumnya ada tiga daerah yang belum menyetor dokumen APBD-P yakni Konawe, Muna dan Buton Utara (Butor) tapi setelah dikoordinasi kembali, tenyata tinggal Konawe, karena dua daerah sudah menyerahkan dokumen dan saat ini sudah masuk di BPKAD Sultra.
“Tapi tadi setelah kita rakor rupanya kabupaten Muna dan Butur, dia sudah masukan APBDP 2018. Jadi tinggal Konawe saja, jadi kalau sampai per 31 Oktober Konawe belum di masukkan, apa boleh buat akan di masukkan APBD induknya,”
katanya usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi dan pengendalian pembangunan, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tenggara (Sultra), di Hotel Grand Clarion Kendari, Kamis (25/10/2018).
Mantan Bupati Konawe, mengatakan Muna serta Butur langsung menyerahkan APBD-P 2018 usai rakor dan melaporkan ke Wagub Sultra.
Disisi lain, rakor tersebut bertujuan untuk mengecek kendala yang ada di 17 kabupaten di kabupaten/ kota. Selain itu pemerintah provinsi mengecek progres atau peningkatan pembangunan dari masing-masing daerah.
“Intinya rakor hari ini sangat penting, tapi tujuannya kerjasama untuk mengevaluasi tingkat permasalahannya, kalau ada kita beri solusi juga ada temuan kita beri teguran. Kemudian kita beri juga peningkatan,” tutur mantan Sekdan Sultra ini. (B)
Reporter : Rahmat R.
