KENDARI – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal membangun kolam regulasi terluas di Indonesia yakni 176 Ha yang bisa menampung air sampai 8,8 juta meterkubik (m3) sebagai upaya mencegah banjir.
Demikian dikatakan Bupati Konawe Utara Ruksamin saat menghadiri dalam kegiatan workshop, pengelolaan daerah aliran sungai das (DAS) terpadu di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa 2 November 2021.
“Kita juga akan mempermudah tindakan adaptasi untuk mengatur tata ruang wilayah yang perlu dilakukan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berfungsi ganda tidak saling tumpang tindih dan tidak memacu ancaman bencana yang lain,” ujarnya, Selasa 02 November 2021
DAS Lasola menjadi sungai terluas dari 722 DAS yang ada di Sultra yang meliputi wilayah hulu di Kolaka Utara, Morowali, Morowali Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Utara dan Luwu Timur dengan luas 597 228,43 Hal berdasarkan Perda Sultra Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan DAS.
“Berbagai ancaman bencana dari DAS yang rusak dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor,” tandasnya.
Upaya pengelolaan DAS Lasolo yang kritis menjadi tugas bersama bagi setiap wilayah yang terkait di dalamnnya “Untuk itu kita perlu mendudukkan bersama seluruh pihak yang berkepentingan dalam memecah persoalan untuk mendapatkan benang merah, karena wilayah DAS Lasolo meliputi beberapa daerah di dalamnnya,” tambahnya.
Selanjutnya, Ruksaimin mengatakan bahwa anggaran Konut 100% untuk DAS karena wilayah DAS 100% untuk wilayah Konut, entah itu dalam bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan semua yang menjadi prioritas dalam membangun DAS.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengatakan penggelolaan DAS tidak bisa tanggungjawab dilimpahkan pada satu pihak tetapi semua pihak seperti kepala daerah, kehutanan, akademisi, praktisi dan para pakar dengan melibatkan sampai ke gubernur
Selain itu, dibutuhkan sinergi kelembagaan maupun pendanaan dalam pengelolaan DAS Lasolo dalam kerangka mitigasi bencana dan pemerintah daerah dapat berupaya memaksimalkan sinergi pemanfaatan berbagai anggaran yang ada seperti APBD, CSR, maupun dana hibah.
“Selepas kegiatan ini, kita akan lanjutkan di meja DPRD guna melahirkan solusi yang konkret yang dapat mengembalikan DAS yang kritis,” pungkasnya Abdurrahman
Penulis : Muhammad Ismail
