LAWORO – Koordinator fasilitator (Korfas) bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kabupaten Muna Barat (Mubar) wilayah ll, Syafullah Hidayat, S. Ars dituding mengintervensi kelompok penerima bantuan (KPB) BSPS.
Tudingan disampaikan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Mubar, Laode Agus, S. Sos, bahwa BSPS adalah program aspirasi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang diusulkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Jadi saya sebagai Kader Golkar tentu punya kewenangan untuk mengawal itu, ” ungkap Agus kepada Mediakendri.com melalui via telepon, Minggu, 17 Mei 2020.
Ia menilai ada konspirasi jahat yang dilakukan Korfas ini terkait penentuan toko tempat membeli bahan bangunan untuk merevitalisasi rumah dari KPB di sejumlah desa.
“Dalam juknis yang berhak menentukan toko bangunan adalah KPB desa itu sendiri bukan Korfas. Contoh KPB di Lawa Raya ditentukan Korfas untuk belanja di Kambara, itu sangat jauh. Dalam hal ini Korfas terlalu jauh mencampuri itu, masa semua mau digiring pada satu toko di Kambara,” terangnya.
La Ode Agus juga menjelaskan tugas Korfas BSPS hanya mengorganisir program agar berjalan dengan baik, bukannya mencampuri dalam urusan tekhnis pekerjaan.
Menurutnya, jika mereka memaksakan kehendak dalam menginterfensi program BSPS maka mereka akan berhadapan dengan masyarakat penerima program, sebab ada indikasi mereka mencoba mencari untung dalam kegiatan ini.
“Dan jika hal ini tidak diperhatikan maka kami masyarakat penerima program akan laporkan hal ini ditingkat provinsi ,karena kemungkinan besar konspirasi jahat mereka adalah ide mereka sendiri untuk mendapat untung,koordinator Provinsi harus tau ini,” tegas mantan Ketua BEM Fisip UHO itu.
Lanjut Agus, BSPS adalah program swadaya dan pemberdayaan masyarakat, dan yang harus diberdayakan adalah badan usaha yang ada dalam wilayah tersebut.
“Jadi sudahlah, jangan ada upaya-upaya kotor yang dilakukan oleh Korfas, dan ada juga TFL (tenaga fasilitator lapangan) atas nama Dedi Irwan, ST, yang masuk terlalu jauh mencampuri itu, yang mana daerah dampinganya Desa Lalemba dan Desa Latugho, tapi dia mencampuri sampai di Tiworo Kepulauan dengan alibi bahwa dia senior dipendamping BSPS ini, sebaiknya dia fokus ditugasnya sebagai TFL jangan berlagak Korfas, saya sebagai ketua AMPG Mubar kecam ini,” tegas Kader Muda Partai Golkar itu.
Untuk diketahui, anggaran BSPS setiap rumah adalah 17,5 juta dengan rincian 15 jita untuk belanja bahan, 2,5 juta untuk biaya pekerja dan tukang.
