Reporter : Ridho
Editor : Def
KENDARI – Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan Kerja di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada awal Maret 2019 mendatang. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini dalam rangka Pencanangan batas kepemilikan tanah sekaligus pembagian 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Sultra.
Namun, agenda kedatangan Jokowi di Sultra mendapat penolakan dari segelintir pengguna media sosial Facebook, mereka terang-terangan mengupdate status penolakan kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Bumi Anoa.
Koordinator Wilayah (Korwil) Komunitas Indonesia Cinta (KITA) Jokowi Sultra, Sahir Barakati menyesalkan aksi penolakan kedatangan Presiden melalui FB yang terjadi belakangan ini. Padahal menurutnya, kedatangan Jokowi justru harus disyukuri dan diapresiasi mengingat begitu pentingnya agenda tersebut.
- Wakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Hadir Upacara Peringatan HUT ke-79 TNI Tahun 2024
- Iwan Susanto Resmi Jabat Ketua DPC Granat Kota Kendari Periode 2024-2029
- Kadis Kominfo Sultra Apresiasi Sosialisasi Genbest Talk 2024 untuk Penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara
“Kedatangan Jokowi di Kendari patut kita syukuri dan apresiasi apalagi beliau datang dalam rangka agenda Negara untuk membagikan 1.125 lembar sertifikat untuk masyarakat Kota Kendari, 500 lembar sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Konawe dan 375 lembar sertifikat untuk masyarakat Konawe Selatan,” ungkapnya, saat ditemui di salah satu Hotel di kota Kendari(28/02/19).
“Perlu diingat ada 2.000 sertifikat tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat, artinya apa, ada kepastian hukum untuk masyarakat Sultra agar memperoleh hak atas tanah mereka sendiri. Menolak kedatangan Jokowi di Kendari secara tidak langsung menolak 2.000 orang masyarakat Sultra untuk memperoleh sertifikat tanahnya,” tegas mantan ketua UKM GAN UHO ini.
Dalam rundown acara Presiden Jokowi juga diagendakan akan mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sodoha. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan Sultra sebagai sentra perikanan Indonesia. Lebih lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia ini menjelaskan, Sultra masuk 10 besar sebagai Provinsi penghasil produksi perikanan nasional.
“Kunjungan ini penting bagi pertumbuhan ekonomi perikanan di Sultra, mengingat di Sultra akan dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dari 20 SKPT di Seluruh Indonesia. Jadi, menurut saya orang-orang ini kehilangan akal sehat dan tanpa pertimbangan dalam pernyataannya untuk menolak kedatangan Presiden,” tutupnya. (A)
