Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upik
RUMBIA – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana Sulawasi Tenggara (Sultra) bakal melakukan sosialisasi ulang tentang penyusuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB di 22 Kecamatan se-Bombana.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juli 2019 lalu.
Kepala BKD Bombana Darwin mengatakan, pihaknya akan melakukan sosoialisasi langsung kepada masyarakat didaerah itu, tentang penyusuaian NJOP PBB baru.
“Setelah pembahasan perubahan anggaran, saya akan sosialisasi secara menyeluruh di 22 Kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa,” ujar Darwin saat ditemui diruang kerjanya, Senin (29/7/2019).
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
Menurutnya, dasar penetapan NJOP di Bombana dilakukan dengan cara mengikuti nilai jual harga pasar. “Tetapi tidak akan serta merta kita mengikuti hitam diatas putih, tetapi harus melihat kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa dibalik pajak yang bersifat memaksa ada wais. Dengan begitu, pihaknya juga membuka ruang bagi warga daerah itu yang merasa terbebani dengan PBB.
“Misalnya, masyarakat datang coba dihitung ulang pak, mungkin salah hitung. Cara menginputnya juga manual tidak menuntut kemungkinan dalam inputannya ada yang salah. Itu semua bisa kita lakukan perubahan, ada juga misalkan masyarakat datang pak saya tidak bisa bayar langsung nih, dicicil juga boleh,” tandasnya. (A)
