Reporter : Erlin
Editor : Kang Upi
ANDOOLO – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bakal melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
SKB Tiga Menteri tersebut yakni Nomor 182/6597/SJ, SKB No 15 tahun 2018, SKB No 153/Kep/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Pelaksanaan SKB Tiga Menteri di lingkup Pemda Konsel ini merupakan hasil konsultasi Bupati Konawe Selatan (Konsel), H. Surunuddin Dangga, ST. MM bersama Kabag Humas Setda Konsel, Muh Taufiq Amin Lar AP M.Si ke Kemendagri, Kamis (14/03/2019).
“Bupati Konsel berkonsultasi ke Sekjen Depdagri akan SKB tiga Menteri itu, untuk minta pertimbangan terkait ASN yang telah memiliki putusan tetap berdasarkan SKB III Menteri. Karena ini berkaitan dengan status dan nasib aparaturnya,” ujar Kabag Humas Setda Konsel, Muhammad Taufiq.
Ia menegaskan, hasil konsultasi yang diterima Sekretaris Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Hadi Prabowo, bahwa ASN yang sudah sah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dan mempunyai putusan pengadilan maka tetap harus diberhentikan.
Baca Juga :
- Gerindra Sultra Akhirnya Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak di Lambuiya Konawe
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
- Empat Artis Ibu Kota Ikut Meriahkan Kampanye Akbar Paslon No 3 Harmin dan Dessy di Lapangan Sepak Bola Desa Humboto Uepai, Ribuan Massa dari 28 Kecamatan Turut Memeriahkannya
- DKPP RI Jatuhkan Sanksi Kepada Komisioner KPUD dan Bawaslu Konawe
- Sekda Konawe Gelar Rapat Kerja Besama Pemerintah Kecamatan Onembute
- Kampanye Dialogis Paslon Kada No 3 HADIR Berakhir di Padangguni Jemput Kemenangan
“Dari hasil konsultasi ini, artinya hasil konsultasi ini SKB tiga Menteri harus dilaksanakan,” ungkap ucap Taufik.
Muhammad Taufiq juga mengungkapkan, Bupati Konsel juga meminta petunjuk penerapan SKB ini pada terhadap ASN Konsel yang berasal daerah lain, namun saat ini bertugas di Konsel.
“Intinya adalah SKB tiga Kementerian harus dilaksanakan. Kalaupun ada pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bersangkutan (ASN) diberikan ruang untuk mengajukan gugatan sesuai mekanisme hukumnya,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, dari hasil konsultasi tersebut, dalam waktu dekat Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga akan menjalankan amanah SKB tiga Menteri tersebut.
“Bupati sudah meminta petunjuk terkait keputusan yang akan dijalankan. Dalam waktu dekat akan disampaikan dalam bentuk surat oleh pihak Kemendagri agar dijalankan oleh Bupati dalam waktu dekat ini,” tutupnya. (A)
