KONAWE, Mediakendari.com – DPP HMTI Sulawesi Tenggara (Sultra) memberi apresiasi tinggi terhadap langkah Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba dalam mengambil langkah cepat terkait kisruh sengketa lahan II di Desa Tawamelewe, Kecamatan Uepai.
Ketua DPP HMTI Sultra, Muhammad Hajar mengatakan, jika pihaknya yang berperan selaku pendamping masyarakat eks transmigrasi Desa Tawamelewe dan Kasaeda mengakui langkah Pj Bupati sangatlah tepat dalam mengeluarkan instruksi.
Diketahui, instruksi Pj Bupati Bupati yakni menghentikan sementara pengolahan lahan II oleh siapapun. hal ini adalah tindakan dan tugas pemerintah daerah untuk menghindari konflik yang bisa saja timbul dalam permasalahan tersebut.
“Dan juga menutup ruang bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk campur tangan dalam masalah ini.
Perlu di garis bawahi bahwa instruksi ini bukan pada objek kepemilikan lahan atau pada hak milik, tapi lebih pada penanganan konflik horizontal,” kata Hajar kepada mediakendari.com, Sabtu (18/5).
Menurut Hajar, Pj bupati, Harmin Ramba sangat memahami langkah apa yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kekisruhan di lahan itu. Sehingga pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah yang telah diambil Pj Bupati.
“Hanya di balik instruksi ini saya sangat berharap semua pihak untuk taat kepada instruksi ini dan semua instrumen pemerintahan harus betul-betul mengawasi pelaksanaan instruksi ini sampai ada keputusan dari forkopimda (forum komunikasi daerah),” imbuhnya.
“Apabila tidak diikuti lalu siapa lagi yang harus kita percaya dalam menyelesaikan masalah ini,” timpalnya.
Hajar berharap, Instruksi itu dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian masalah lahan yang sudah berkepanjangan.
“Sehingga BPN bisa leluasa menentukan titik-titik koordinat sesuai dengan sertifikat yang sudah ada,” tukasnya.
Editor: Erwino
