KENDARI, MEDIAKENDARI.COM–Sesuai Arahan Presiden Jokowi yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah alias Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan buka puasa bersama (bukber) menuai pro dan kontra.
Kiki, Marketing Communication (Marcom) Hotel Kubah 9 menanggapi larangan tersebut. Menurutnya pasti akan berdampak dengan revenue hotel.
“Apalagi pihak hotel kami banyak bekerja sama dengan instansi pemerintah, jika resmi diberlakukan di Kendari, pasti akan sangat berdampak ke revenue” ungkap Kiki.
Ia juga menambahkan, banyaknya kegiatan yang sering digelar oleh hotel dari beberapa instansi pemerintah yang diakhiri dengan buka bersama.
Namun Kiki mengaku, belum mengetahui pasti terkait isu larangan bukber ini, melihat di Kota Kendari masih belum menerapkan hal itu.
“Mungkin juga belum ada surat edaran resmi pemkot, jadi masih wacana saja, walaupun di pemerintah pusat mungkin sudah berlaku” ujar Kiki.
“Sebenarnya Ini berlebihan, tapi kalau dilihat dari segi positifnya mungkin saja Presiden Jokowi ingin memberi contoh yang baik dimulai dari pejabatnya dan juga para ASN, bahwa silaturrahmi tidak hanya dengan bukber, bisa saja dengan saling berbagi untuk yang lebih membutuhkan” tambahnya.
Namun disisi lain, bukber sudah mendarah daging yang juga menjadi ciri khas dibulan ramadan, sehingga jika resmi diberlakukan di Kota Kendari akan terus menuai kritikan.
Penyebab lahirnya larangan bukber ini, diketahui salah satunya adalah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang masih ditahap transisi.
“Saya rasa seluruh pejabat maupun ASN sudah diwajibkan untuk vaksin lengkap, jika ini alasannya, berarti efektivitas vaksin perlu dipertanyakan” tegas Kiki.
Walaupun dengan adanya vaksin tidak menjamin untuk tidak tertular virus Covid-19, namun menjadikan ini alasan menurut Kiki bukanlah hal yang benar, mengingat peraturan PPKM resmi dicabut oleh pemerintah pusat disertai dengan kasus yang menurun.
“Dan yang saya heran juga, konser dimana-mana kan ada tapi tidak ada masalah, dan yang menjadi tanda tanya besar saya adalah kenapa larangan ini hanya berlaku untuk Pejabat dan ASN?, Jika menyangkut covid pastilah masyarakat secara umum sangat terlibat.”tutupnya.
Reporter: Nur Anisah
