Reporter : Hasmar Tombili
UNAAHA – Anggota DPRD Kabupaten Konawe dari PDIP, Rusdianto menilai aksi demonstrasi yang digelar oleh konsorsium Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di kantor DPRD Konawe ditunggangi pimpinan daerah. Ia menganggap aksi tersebut diduga syarat kepentingan politik.
“Itu susah kita jelaskan, karena kalau kita menyebut, pasti kita menyebutkan orang. Tetapi pemahaman kami, karena saya punya tim, saya bukan anggota DPRD yang tidak punya orang. Saya punya orang banyak,” kata Rusdianto usai menerima pendemo, di gedung DPRD konawe, Senin 2 November 2020.
Menurutnya, tudingan itu bukan tanpa dasar. kata dia, yang datang menyampaikan aspirasi di DPRD adalah bagian dari pimpinan daerah.
“Artinya teman teman sudah mengkaji ini, ini kelihatannya sangat tendensius. Siapa siapa yang datang itu, jelaskan kan, ade ade pasti tau semua. Saya tidak mau menyebut, tapi bagian dari pimpinan daerah,” bebernya.
Selain itu, dalam pemberitaan di salah satu media massa, dikatakan pembangunan gedung baru DPRD Konawe, kurang responsif atas kepentingan masyarakat dan dinilai pemborosan angggaran.
Hal itulah yang menguatkan naluri politik Rusdianto dalam mengeluarkan statement, dalam pernyataan yang di lansir salah satu media tersebut, telah menyerang pribadinya.
“Inilah yang perlu di pahami, dasar itulah karena saya merasa bahwa ini nuansa politiknya ada, makanya saya luruskan. Kesannya bahwa ketua DPRD Konawe memaksakan anggaran ruang kerja anggota DPRD,” tukasnya.
Lanjutnya, untuk anggaran pembangunan ruang kerja anggota DPRD Konawe, ada di APBD induk 2020, kemudian pada saat refokusing anggaran, anggaran itu tidak bergeser, yang keliru itu, bagian dari dana refokusing, kemudian dikembalikan, itu namanya di paksakan.
“Ini kan tidak, tau nggak DPRD Konawe sudah menyumbangkan Rp 3 miliar, pagu anggarannya untuk membiayai refokusing Covid 19. Pokok pikiran DPRD yang melengket di dana aspirasi berupa fisik tidak ada yang berjalan. Apanya lagi yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tambah Rusdianto.
“Jangan kesannya di carikan masalah, kemudian membuat pernyataan orang yang tidak memahami substansi atau kondisi APBD Konawe, khususnya APBD yang melengket di DPRD,” sambungnya
Rusdianto menegaskan bahwa sampai saat ini, DPRD kabupaten Konawe masih dalam koridor untuk kepentingan masyarakat.
