Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerstu Barisan Anti Korupsi (LSM-PERISAI) menyarankan Pemkab Bombana meninjau kembali kebijakan menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kenaikan itu sendiri, berdasarkan SK Bupati nomor 121 Tahun 2019 tentang Perubahan SK Bupati Bombana Nomor 17 Tahun 2014, tentang penetapan klasifikasi zona nilai tanah dan penetapan NJOP sebagai dasar penetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan belum dilaksanakan dengan masif.
Ketua Divisi Investigasi LSM Perisai Amsar Achmad menuturkan, masih banyak warga yang merasa kaget atas naiknya NJOP PBB hingga mencapai 300 persen, khususnya di wilayah Kecamatan Lantari Jaya.
BACA JUGA :
- Cabup Harmin Ramba Beri Penjelasan Kepada Cawabup Syamsul Ibrahim Terkait Konsep Pembangunan Konawe Maju Menuju Kota PADI buat Samsul
- Pengerjaan Jalan Lambuya – Motaha Capai 80 Persen, Ketua DPD Gerindra Sultra : Panjang Jalan Yang Akan DiKerjakan 23,5 KM
- Paslon No 3 HADIR, Tampil di Panggung Debat Dengan Menguasai Materi dan Bermartabat
- Akses Jalan di Ambekairi, Latoma Hingga Desa Nesowi Kecamatan Latoma Sedikit Hari Lagi Rampung, Pengguna Jalan Ucapkan Terima Kasihnya Kepada Harmin Ramba
- Prabowo Menang Besar di Konawe Saat Pilpres, Perbaiki Sejumlah Jalan Rusak di Kabupaten Konawe Wujud Kerja Nyata Partai Gerindra
- Angkat Visi Konawe Maju Menuju Kota Padi, Ini 5 Misi dan 18 Program Unggulan Pasangan HADIR
“Artinya jika sosialisasi itu berjalan, maka masyarakat tidak akan merasa kaget dengan naiknya PBB tersebut,” bebernya, Jum’at, (19/7/2019)
Ia juga menilai, dengan pendapatan masyarakat yang belum memadai di Bombana, khusus para petani, Menurutnya, kebijakan itu akan memberatkan dan terlebih lagi tidak tersosialisasi dengan baik.
“Masyarakat kelas menengah kebawah tentu rasakan sekali naiknya NJOP PBB yang mencapai 300 persen,” bebernya.
Untuk itu, kata Amsar, dirinya berharap agar Pemkab Bombana dapat meninjau kembali besaran NJOP PBB dan mensosialisasikan secara masif agar masyarakat tidak merasa resah.
“Semoga di rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Bombana, pada 22 Juli 2019 nanti, Pemkab Bombana bisa berinisiatif untuk meninjau kembali besaran NJOP PBB agar tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (B)