BOMBANA – Kabupaten Bombana ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2003 yang diudangkan pada tanggal 18 Desember 2003.
Memasuki usia yang ke 18 tahun pada tanggal 18 Desember 2021 berbagai program pembangunan telah dilaksanakan dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat Bombana. Salah satu program yang dilaksnakan adalah pengadaan lampu jalan di ibu kota Bombana dan di kecamatan serta pembangunan puluhan pelabuhan rakyat (pelra) di berbagai zona di Bombana.
Secara geografis Kabupaten Bombana berbatasan dengan kabupaten tetangga yakni di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat dan kabupaten Buton dan sebelah Barat berbatasan dengan teluk Bone.
Saat ini, Kabupaten Bombana dinakhodai Bupati Bombana Haji Tafdil, SE, MM dan Wakil Bupati Johan Salim, SP, MM program pembangunan semakin laju berbagai terobosan telah dilaksanakan. Khusus Tafdil masa kepemimpinan sekarang ini adalah masa periode kedua 2017 -2022, setelah pada periode pertama 2011 – 2016 Tafdil berpasangan dengan Hj. Masyhura Ila Damay.
Berbagai kalangan mulai akademisi, kalangan politikus, pengamat serta lembaga-lembaga sosial menilai Bupati Tafdil merupakan sosok pemimpin yang cerdas, pekerja keras dan berintegritas. Terbukti, pada tahun 2019, ia berhasil membawa Bombana dari zona tertinggal menjadi kabupaten maju.
Sejak dilantik 2017 lalu, berbagai inovasi telah ditorehkan Tafdil bersama Johan Salim dalam mendorong kemajuan Bombana. Salah satunya pengadaan lampu jalan poros ibu kota termasuk lampu jalan di kecamatan.
Begitupula pada tahun 2018 melalui instansi tehnis Dinas Perhubungan Bombana, pemerintah kabupaten telah menggelontorkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.559.500.000.00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan lampu jalan. Volume realisasi lampu jalan pada saat itu sebesar 11,85 persen.
Pada tahun 2019 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.651.380.000.00 (Satu miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ) dengan volume 2,6 persen.
Realisasi program penerangan jalan memang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal itu bisa dilihat di jalan poros ibu kota Bombana yang terang saat malam hari. Belum lagi di jalan masuk pelabuhan rakyat Kasipute. Di sana ketika malam hari jalannya terang. Begitu juga di pelabuhan Fery.
Kadis Perhubungan Bombana Ramsi, menjelaskan pengadaan lampu jalan sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna jalan. Selain mempermuda aktifitas masyarakat di malam hari juga berfungsi meminimalisir terjadinya kecelakaan lalulintas (lakalantas) di malam hari.
“Lampu jalan juga bisa memperkecil tindakan kriminal yang bisa saja terjadi di malam hari. Dengan adanya lampu jalan, otomatis akan terang. Tentu ini akan menjadi pertimbangan juga bagi orang yang punya niat untuk melakukan tindakan kriminal di jalan raya,” kata Ramsi saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Menurut mantan Camat Rumbia Tengah ini, progam pengembangan lampu jalan baru ada di masa pemerintahan Bupati Bombana, Haji Tafdil, yakni sejak 2018 sampai sekarang.
Sebagai dinas instansi tehnis, Dishub Bombana tak hanya fokus dalam pengembangan lampu jalan. Dinas perhubungan setempat juga telah membangun puluhan pelabuhan rakyat untuk mendorong mobilisasi ekonomi masyarakat di sektor transportasi laut.
Sedikitnya pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Bombana telah membangun 13 pelabuhan rakyat (pelra) yang tersebar di tiga zona, masing-masing zona Rumbia, Poleang dan Pulau Kabaena.
“Sementara pada tahun 2021, dishub juga membangun satu pelabuhan. Sehingga total pelabuhan yang telah dibangun Pemkab Bombana sejak 2017 sampai 2021 sebanyak 14 pelabuhan,” ungkapnya.
Pembangunan pelabuhan sangat penting dilakukan untuk kelancaran aktivitas transportasi laut. Sebab hal tersebut merupakan sarana penunjang pendapatan ekonomi masyarakat yang menggunakan sarana pelabuhan dalam aktivitas ekonominya.
Untuk kepentingan transportasi dari daerah kepulauan ke daratan dan juga memperlancar kepentingan bisnis masyarakat setempat yang menggunakan pelabuhan untuk mobilisasi barang dagangan dari daratan ke kepulauan. Begitupun sebaliknya.
“Nah kalau tidak ada pelabuhan, pasti menggunakan perahu biasa yang kapasitasnya kecil, mungkin saja dengan perahu prosesnya lama baru sampai. Tapi dengan adanya pelabuhan, sudah ada kapal yang cepat,” tuturnya.
Kendati demikian, kadis Dinas Perhubungan Bombana tak mau berpangku tangan dengan merasa puas atas segala pencapaian itu. Ia akan terus membuat terobosan di sektor transportasi darat demi kepentingan masyarakat Bombana.
“Dan juga sejalan dengan visi misi bupati Haji Tafdil dan Wakilnya Johan Salim, yakni mensejahterakan masyarakat Bombana,” ujarnya.
Olehnya itu, kedepan pihaknya akan berusaha untuk membuka jalur trayek angkutan darat dan laut di wilayah Bombana.
“Kita akan terus membangun apa – apa saja yang masih terkendala. Seperti membuka trayek yang sampai saat ini belum ada,” terangnya.
Menurut Ramsi, kendala sehingga belum dibangun trayek angkutan darat karena Pemkab Bombana belum memiliki terminal tipe B. Sedangkan untuk membuat bukan kewenangan pemda.
“Itu pun pembangunan terminal tipe B, ada pada kewenangan pemerintah provinsi,” katanya Ramsi.
Ditambahkan, ke depan pihaknya akan berusaha menyediakan segala kebutuhan atau syarat yang harus disiapkan untuk membuka jalur trayek angkutan darat.
“Nanti kita siapkan dulu kebutuhannya. Pemerintah harus menyediakan segala fasilitas yang telah disyaratkan,” tutupnya.(Adv)
Penulis : Redaksi
