ADVKONAWE

Miliki Sekolah Pengerak, Kadis Diknas Konawe : Bupati Konawe, KSK Dukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

1340
×

Miliki Sekolah Pengerak, Kadis Diknas Konawe : Bupati Konawe, KSK Dukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Sebarkan artikel ini
Kadis Diknas Konawe, Suriadi saat di wawancarai Media

KONAWE, Mediakendari.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbub) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggenjot sekolah penggerak di daerah itu. Selain itu pihaknnya mendata jumlah peserta Program Indonesia Pintar (PIP) yang jumlahnya Ribuan siswa dan siswa.

Kepala Disdikbud Konawe, Suryadi menyebut, sejauh ini pihaknya telah memiliki dua sekolah penggerak yakni SMP Negeri 1 Sampara dan SMP Negeri 2 Unaaha.

Dirinya yakin nanti sekolah-sekolah lainnya dapat mengikuti jejak dua sekolah tersebut agar menjadi sekolah penggerak juga.

“Inilah sekolah-sekolah penggerak yang mengimplementasikan pelayanan pendidikan berkualitas,” ungkap Suryadi.

Ia mengaku untuk mendorong sekolah di Konawe menjadi sekolah penggerak pihaknya memiliki komunitas guru yang dinamakan Komunitas Konawe Bergerak yang berisi para guru hebat.

Menurutnya, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa juga sangat mendukung implementasi kurikulum merdeka belajar.

“Beberapa guru kita sudah menjadi guru penggerak. Sekolah penggerak itu sekolah role model di dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas. Itu melalui assesment tes beberapa tahap dan ditetapkan Kemendikbud. Ribuan sekolah yang mengikuti itu,” katanya.

Dikbud Konawe, Lanjut Suriadi mengharapkan agar  Program Indonesia Pintar (PIP) dapat mencover murid tidak mampu dan memperkirakan penerima PIP di daerah itu sudah berjumlah ribuan.

PIP itu merupakan program Presiden RI, Joko Widodo itu dapat mengcover seluruh murid kurang mampu di Kabupaten Konawe.

“Mudah-mudahan bagi siswa yang tidak mampu sudah tercover bantuan PIP,” ujar Suriadi.

Ia menjelaskan, proses agar murid kurang mampu termasuk dalam penerima PIP, pemerintah daerah hanya mengusulkan melalui operator. Penentunya adalah pemerintah pusat

“Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang tetapkan penerimanya. Transaksinya lewat bank BPD kalau sudah cair. Sudah ribuan dan sejak tahun pertama,” katanya. (ADV).

You cannot copy content of this page