Reporter : Mumun
Editor : Wiwid Abid Abadi
WANGGUDU – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengugat keputusan KPU Provinsi Sultra, nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, pada daerah pemilihan (Dapil) enam, yang meliputi Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
Dimana, dalam keputusan tersebut, KPU Sultra menetapkan PBB meraih 14.750 suara, sedangkan PKS memperoleh 14.712 suara.
Namun, Mahkamah Konstitusi (MK), Republik Indonesia, menolak gugatan PKS tersebut, dengan demikian, satu kursi di DPRD, Sulawesi Tenggara (Sultra), dari dapil enam dipastikan menjadi milik Partai Bulan Bintang (PBB).
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
Menanggapi putusan MK, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), PBB Sultra Ruksamin, menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim hukum, baik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), maupun dari tim hukum DPW PBB Sultra.
“Atas nama ketua dan pengurus DPW PBB Sultra, saya menyampaikan rasa terima kepada seluruh keluarga besar PBB, atas segala doa dan bantuannya sehingga MK menolak semua gugatan,” kata Ruksamin melalui pesan WhatsApp, Kamis (8/8/2019).
Ruksamin yang juga Bupati Konawe Utara itu menambahkan, dengan putusan tersebut, maka Sri Susanti yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Konawe Utara akan naik satu tingkat di kursi DPRD Provinsi Sultra.
“Saya ucapkan selamat kepada ibu Sri Susanti menjadi anggota DPRD Provinsi Sultra mewakili PBB,” ujarnya. (B)
