Reporter : Mumun
Editor : Wiwid Abid Abadi
WANGGUDU – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengugat keputusan KPU Provinsi Sultra, nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, pada daerah pemilihan (Dapil) enam, yang meliputi Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
Dimana, dalam keputusan tersebut, KPU Sultra menetapkan PBB meraih 14.750 suara, sedangkan PKS memperoleh 14.712 suara.
Namun, Mahkamah Konstitusi (MK), Republik Indonesia, menolak gugatan PKS tersebut, dengan demikian, satu kursi di DPRD, Sulawesi Tenggara (Sultra), dari dapil enam dipastikan menjadi milik Partai Bulan Bintang (PBB).
BACA JUGA :
- Gerindra Sultra Akhirnya Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak di Lambuiya Konawe
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
- Empat Artis Ibu Kota Ikut Meriahkan Kampanye Akbar Paslon No 3 Harmin dan Dessy di Lapangan Sepak Bola Desa Humboto Uepai, Ribuan Massa dari 28 Kecamatan Turut Memeriahkannya
- DKPP RI Jatuhkan Sanksi Kepada Komisioner KPUD dan Bawaslu Konawe
- Sekda Konawe Gelar Rapat Kerja Besama Pemerintah Kecamatan Onembute
- Kampanye Dialogis Paslon Kada No 3 HADIR Berakhir di Padangguni Jemput Kemenangan
Menanggapi putusan MK, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), PBB Sultra Ruksamin, menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim hukum, baik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), maupun dari tim hukum DPW PBB Sultra.
“Atas nama ketua dan pengurus DPW PBB Sultra, saya menyampaikan rasa terima kepada seluruh keluarga besar PBB, atas segala doa dan bantuannya sehingga MK menolak semua gugatan,” kata Ruksamin melalui pesan WhatsApp, Kamis (8/8/2019).
Ruksamin yang juga Bupati Konawe Utara itu menambahkan, dengan putusan tersebut, maka Sri Susanti yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Konawe Utara akan naik satu tingkat di kursi DPRD Provinsi Sultra.
“Saya ucapkan selamat kepada ibu Sri Susanti menjadi anggota DPRD Provinsi Sultra mewakili PBB,” ujarnya. (B)
