KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Sejumlah eks kepala SMA, SMK, dan SLB lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah seperti mana mestinya, karena kuat dugaan mutasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra tidak prosedural dan cacat administrasi.
Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Forum Eks Kepala SMA dan SMK Lingkup Pemprov Sultra, yang juga Direktur Wilayah YAHGI Sultra, Sulaiman SH MKn kemarin. Sejumlah eks kepala sekolah tersebut diantaranya Kasek SMAN 9 Kendari dan SMKN 4 Konawe.
Sulaiman menerangkan, aktivitas yang dilakukan oleh sejumlah eks kepala sekolah tersebut tetap dilakukan mengingat sejumlah kewajiban terkait penyelesaian administrasi di sekolah, terlebih sejumlah pemberkasan penamatan siswa, seperti masalah ijazah dimana telah mencetak nama para eks kepala sekolah dimaksud. Jika pelayanan-pelayanan tersebut tidak dilaksanakan, maka persoalan mutasi tersebut akan berdampak nyata kepada masyarakat, utamanya para siswa dan orang tua siswa, yang kemudian dihawatirkan semangat merdeka belajar yang digaungkan oleh Pemprov Sultra hanya akan menjadi slogan semata tanpa arti nyata.
Dia melanjutkan, berkaitan dengan dugaan mutasi yang tidak prosedural dan maladministrasi tersebut, diantarnya tidak melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), melainkan kuat dugaan hanya melalui permohonan yang diajukan oleh Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra langsung kepada Gubernur Provinsi Sultra, sehingga hal ini yang membuat para eks kepala sekolah belum menerima SK pemberhentian ataupun kelengkapan adminitrasi lainnya terkait mutasi secara asli.
“Keanehan lainnya, sebelum dilakukan mutasi juga dilakukan asesmen kepala sekolah. Namun belum lagi hasil asesmen tersebut terbit atau keluar, dua hari kemudian dilakukan pelantikan atau mutasi dimaksud. Artinya apa? Dasar mutasi yang dilakukan oleh Dikbud Sultra berdasarkan atas apa?,” ucapnya penuh keheranan.
Dia pun meyakini, jika Pemprov Sultra tidak mengambil langkah tegas atas kekeliruan yang dilakukan Dikbud Sultra, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan.
Sampai berita ini ditayangkan, wartawan media ini sementara melakukan upaya konfirmasi ke pihak Pemprov Sultra.
Reporter : Rahmat R.
