Reporter: Jul Awal
Editor: La Ode Adnan Irham
LAWORO – Sejumlah massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Indonesia (AMDI) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Bupati Mubar, Senin (30/12/2019).
Massa meminta Bupati, Laode M Rajiun Tumada menindak tegas dan segera menghentikan bantuan subsidi solar dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) ke Desa Bangko, Kecamatan Maginti.
Dalam demo itu, mereka juga mendesak Kepala Inspektorat Mubar mengeluarkan hasil audit dana desa (DD) Bangko tahun anggaran 2017 dan 2018, serta menolak pelantikan kepala desa terpilih yang bermasalah.
Salah satu warga Desa Bangko, Zainal mengatakan, bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diberikan pemerintah untuk nelayan, tidak sesuai prosedur.
Sementara di desa tetangga yang mendapatkan bantuan yang sama, diberikan langsung bagi yang mendapatkan kartu nelayan.
Kata dia, sejak empat tahun lalu 260 kartu nelayan masih dipegang mantan kades. Ia sendiri mengaku tak mengetahui pasti berapa jumlah BBM subsidi tersebut.
“Yang selalu menerima itu kepala desa itu sendiri dan disalurkan tidak sesuai harga subsidi, inikan aneh,” ungkap Zainal kepada awak media di kantor Bupati Mubar Senin (30/12/2019).
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
Asisten Administrasi dan Pemerintahan Setda Mubar, Nasir Kola yang menemui massa, masih akan mengkaji tuntutan demonstran dan warga.
“Kami akan memanggil dinas terkait untuk dimintai keterangan terkait tuntutan mereka. Kita akan dalami dulu permasalahannnya,” ungkap Nasir di depan perwakilan massa aksi. (A)
