Reporter : Mumun
Editor : Def
WANGGUDU – Keberadaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai belum memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut.
Padahal instansi tersebut merupakan salah satu unjung tombak dalam mengumpulkan pundi-pundi anggaran pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun kenyataannya sejak berdiri sendiri menjadi satu instansi pada Agustus 2018 lalu, ternyata pejabat eselonnya baik III maupun IV tidak dapat bekerja secara maksimal, hal ini dilandasi sikap arogansi Kepala Bapenda Fajar Meronda dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
Situasi ini tentunya menjadi keluhan beberapa pegawai di instansi tersebut. Salah satu Aparatur Sipil Negera (ASN) di Bapenda Konut yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan, jika instansi tempat dirinya bekerja sangat berbeda dengan instansi lain.
Dimana para pegawainya diberikan ruang sepenuhnya untuk bekerja sesuai dengan bidang dan seksinya masing-masing.
“Kalau di Dinas lain itu, Kepala Dinas (Kadis)-nya sejalan dengan aparatnya seperti kepala bidang, kepala seksinya ditambah Pegawai Harian Lepas (PHL)-nya. Padahal kita juga inginkan seperti itu, tapi faktanya tidak seperti di Bapenda dan kondisi ini dimulai sejak bulan Agustus,” keluhnya kepada Mediakendari pada Kamis (13/12/2018) malam.
Dia menjelaskan, yang terjadi di Bapenda Konut hingga saat ini bidang-bidang maupun seksi belum memiliki kegiatan.
Bahkan Kepala Bapenda diduga merangkap jabatan menjadi bendahara di instansinya. Padahal seharusnya, perangkat di Bapenda Konut mulai dari pimpinam hingga ke staf harus sejalan sesuai apa yang telah direncanakan, namun ini tidak dapat teralisasi.
Dia menjelaskan, yang terjadi di Bapenda Konut hingga saat ini bidang-bidang maupun seksi belum memiliki kegiatan. Bahkan Kepala Bapenda diduga merangkap jabatan menjadi bendahara di instansinya.
Padahal seharusnya, perangkat di Bapenda Konut mulai dari pimpinam hingga ke staf harus sejalan sesuai apa yang telah direncanakan, namun ini tidak dapat teralisasi.
“Banyak kegiatan yang diprogramkan tidak berjalan, karena tidak adanya sinegritas antara pimpinan dan bawahan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang kita jalankan tetapi tidak membuahkan hasil.
Dan parahnya lagi Bendahara atas nama Sultan cuma namanya saja bendahara, karena masalah anggaran lebih banyak dikelola oleh Pimpinan,” keluhnya.
Hal senada juga dikemukakan ASN lainnya yang lagi-lagi enggan menyebutkan namanya. Menurut dia, rapat pemantapan pelaksanaan kegiatan acap kali dilakukan. Akan tetapi realisasi pelaksanaan di lapangan dianggap nol besar.
“Sudah begitumi yang terjadi sekarang di Bapenda. Apa yang dikatakan orang saat ini sudah itu yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Konut, Fajar Meronda yang dikonfirmasi mediakendari.com mengatakan, jika dirinya selaku pimpinan di instansi penghasil PAD itu tidak menginginkan ASN yang selalu mengeluh dalam bekerja.
“Saya hanya butuh staf yang mau bekerja dan paham tupoksi, bukan staf yang malas dan tidak bisa kerja,” singkatnya melalui pesan WhatsApp-nya, Jumat (14/12/2018). (B)
