Reporter : Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Ombudsman Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai merespon aksi brutal aparat keamanan terhadap ratusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) di Kantor Gubernur Sultra pada Rabu (06/03/2019) lalu.
Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susilo mengatakan, pihaknya bakal meminta keterangan atas terjadinya kekacauan tersebut terhadap Kepolisian Daerah (Polda) serta Kasatpol PP Sultra selaku penanggung jawab.
“Kita akan minta keterangan terkait prosedur penanganan massa aksi di lapangan baik dari Kepolisian maupun Satpol PP,” terang Mastri saat ditemui di kantornya, Jumat (08/03/19).
Terkait tuntutan warga Konkep soal pencabutan 13 IUP tambang, kata Mastri, pihaknya tengah melakukan pengumpulan data guna meminta penjelasan ke Dinas ESDM Konkep persoalan IUP tambang tersebut.
Baca Juga :
- Besok, Ketua DPD Gerindra Sultra Resmikan Jalan Rawua – Puuloro Sepanjang 1,7 KM
- Ruas Jalan Poros Desa Wunduongohi, Lawulo dan Andabia Kecamatan Anggaberi Telah di Aspal, Warga Ucapkan ini Kerja Nyata Mantan Pj Bupati Konawe Harmin Ramba
- Harmin Ramba, Dessy dan Ketua DPD Gerindra Sultra Ziarah Makam Ponggawa Karaeng Watukila di Tongauna
- Akhirnya!! Bawaslu Konawe Merekomendasikan ASN Fajar Meronda ke KASN dan BKN untuk Diberi Sanksi
- DPRD Sultra Sepakat Bentuk Pansus Soal Dampak PSN Bendungan Ameroro
- Rela Basah-Basah, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Tinjau Lokasi Banjir di Desa Laloika Pondidaha
“Kita akan minta penjelasan Dinas ESDM bagaimana posisi IUP itu, apakah IUP eksplorasi atau IUP produksi. Dan apa dasar keluarnya IUP itu,” urainya.
Ia juga akan mendorong pihak terkait untuk melakukan pengkajian ulang terhadap IUP tambang tersebut. Terlebih, katanya, Konkep termasuk dalam golongan Wilayah Pulau-pulau kecil.
“Jadi ada tiga yang tidak dibolehkan, yaitu pengelolaan pasir, minyak dan gas serta mineral dan batu bara,” jelasnya. (A)
