Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan tiga nama, yakni Nur Endang Abbas, Roni Yakub Laute dan Syafruddin. Ketiga nama ini rencananya bakal dikirim ke Presiden, untuk dipilih satu diantaranya sebagai Sekda.
Namun, pasca penetapan tiga nama itu, proses selanjutnya mandeg ditengah jalan. Pansel yang dipimpin Dr. Didik Suprayitno itu dikabarkan kehabisan anggaran, sehingga pengiriman tiga nama ke Presiden urung dilakukan. Dikonfirmasi terkait informasi habisnya anggaran Pansel ini, Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma menjelaskan, Pansel Sekda telah dianggarkan Pemprov Sultra di APBD 2019 sebesar Rp 460 juta. Namun, untuk kewenangan penggunaanya bukan lagi berada di instansinya, melainkan di BKD Sultra.
“Kalaupun itu sudah habis saya tidak bisa komentari, itu pak Kepala BKD yang tau, yang saya tahu ada anggarannya sebesar itu,” katanya, ditemui di ruang kerjanya, Rabu 27/3/2019).
Ia juga menjelaskan, untuk anggaran perjalanan Dinas Pansel hingga senilai Rp 147 juta, secara jelas, dana yang telah dihabiskan tersebut bukan kewenangan BPKAD lagi. Diungkapkannya, pada tahun 2018 lalu, Pansel telah dianggarkan sebesar Rp 500 juta, namun saat itu batal dilaksanakan. Padahal, penetapan anggaran Pansel sebesar Rp 500 juta itu, adalah hasil studi komparasi yang dilaksanakan Pemprov Sultra di Sulawesi Tengah.
“Saya waktu menghitung dana untuk Pansel Sekda itu Rp 500 juta. Itu hasil studi banding di Sulteng, di sana menghabiskan dana seperti itu, sehingga kita menaruh angka seperti itu,” tukas Isma.
Penganggaran untuk Pansel tersebut, lanjutnya, disiapkan sebagai biaya prosesi seleksi Sekda Sultra yang dibagi per item kegiatan, seperti kebutuhan ATK, cetakkan, makan minum dan perjalan dinas Pansel Sekda. Untuk itu, kata Mantan Pj Sekda Sultra ini, terkait informasi Pansel Sekda kehabisan anggaran, dirinya tidak mau berkomentar banyak, sebab yang mengetahui secara teknis adalah BKD Sultra.
Baca Juga :
- Pemkot Kendari Terima Penghargaan MCP Nomor 1 di Sulawesi dari KPK RI
- Dua Siswi Asal Kendari Hendak Dijual ke Kalimantan, “Pecah” Pertama Harga Rp 20 Juta
- Jam Pidsus Kejagung Tetapkan HM sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Komoditas Timah
- Peringati HUT Ke 7 Tahun, SMSI Sultra Gandeng PMI Kendari Gelar Donor Darah
- Caleg NasDem Dapil 2 Kendari, La Ami Raih Suara Terbanyak Dipartainya
- Menyediakan Alkitab Dalam Bahasa Ibu Mereka
“Saya tidak mau menanggapi kalau alasan keterlambatannya masalah anggaran, saya hanya mau menjawab kalau anggarannya tahun lalu itu Rp 500 juta tapi tidak terpakai. Terpakai sesuai dengan pengeluarannya saja. Tahun ini itu Rp 460 juta lebih,” tegasnya.
Sementara itu, dimintai penjelasan atas informasi ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Laode Mustari, enggan berkomentar banyak. Meski demikian, Ia membenarkan jika nama hasil seleksi belum dikirim ke Presiden.
“Belum dikirim, berkas saja masih ada di kantor sampai saat ini,” ungkap Mantan Pj Bupati Buton Selatan ini. (A)
