KENDARI – PDIP tolak rencana relokasi pemukiman warga di bantaran Kali Wanggu Kelurahan Lepo Lepo Kota Kendari, Sulawesi Tenggara seperti diwacanakan oleh Pemkot Kendari dan Pemprov Sultra.
Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Fraksi PDIP), Nursalam Lada, banjir yang terjadi di wilayah Sungai Wanggu merupakan banjir kiriman yang terjadi karena luapan sungai melebihi tanggul yang ada, sehingga solusinya adalah meninggikan tanggul diwilayah pemukiman serta membuat bendungan pengendali banjir.
“Kami sudah usulkan beberapa tahun lalu tentang penanganan banjir di Sungai Wanggu ini, dan realisai sdah ada yaitu pembangunan tnggul di kawasan pemukiman warga, namun tanggul yang ada melebihi volume air sehingga terjadi banjir hari ini,” ujar Nursalam kepada awak media usai beri bantuan ke korban banjir Sungai Wanggu, Minggu (1 Juli 2018).
Kata Nursalam, pihaknya bersama DPRD Sultra akan melakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan banjir Sungai Wanggu dengan menyerap opsi yang diusulkan oleh masyarat.
Ditampat yang sama, legislator DPRD Kota Kendari fraksi PDIP, Umar Bonte menegaskan bahwa PDIP menolak relokasi warga bantaran Wanggu karena menurutnya relokasi itu bukan solusi penanganan masalah banjir di Sungai Wanggu.
“Kami menolak relokasi bantaran Sungai Wanggu karena yang bakal direlokasi bukan hanya warga di sini saja, kemudian kan ada solusi yang lain, seperti peninggian tanggul, pembuatan bendungan pengendali banjir saya kira lebih efektif,” ucapnya.
Umar bonte katakan PDIP selalu bersama masyarakat dalam menentukan sikap, menurutnya, relokasi warga Wanggu akan menimbulkan permasalahan baru.
“Relokasi adalah solusi cengeng, kalau direlokasi radius 200 meter habis semua warga di sekitaran Wanggu, termasuk pemukiman yang tidak pernah dilanda banjir, kami sdah bicarakan ini bersama Ketua DPD kami (Ir Hugua) beliau akan usulkan untuk dibuat pengontrol banjir di wilayah sini,” tutup Umar Bonte.
