BAUBAU, Mediakendari.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Yasin Mazadu meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol Andap Budhi Revianto agar segera menunjuk Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau yang saat ini kosong.
Permintaan legislator Hanura itu dikarenakan saat ini pelayanan di sekretariat daerah (Setda) Kota Baubau dinilai kurang maksimal bila tidak memiliki Pj Sekda. Sebab, dokumen penting seperti hibah barang, pencairan untuk pembayaran dan lain-lainnya akan terkendala bila tidak ada Pj Sekda.
“Kalau tidak ada Sekda, maka saya bisa pastikan akan ada kepincangan. Saat ini dijabat oleh Plh yang hanya menjalankan tugas keseharian, bukan tugas kesekretariatan secara umum yang diamanatkan oleh ketentuan. Mulai dari tidak bisa menandatangani kebijakan kebijakan strategis termasuk soal keuangan,” ungkap Yasin saat dikonfirmasi via telepon, Selasa 24 Oktober 2023.
Kendala lain, urai Yasin, yakni terhambatnya perampungan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) setelah dievaluasi pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra padahal tersisa waktu sebulan lagi.
“Salah satu contoh, saya dengar Kota Baubau ini terancam dipadamkan lampu jalannya karena kita mempunyai utang di PLN. Sedangkan anggaran pelunasannya itu disiapkan di APBD Perubahan 2023,” ujarnya.
Sejauh ini dikabarkan, Pj Wali Kota Baubau, Muhammad Rasman Manafi telah mengusul satu nama sebagai Pj Sekda setelah berakhirnya Pj Sekda sebelumnya yaitu Sitti Munawar. Ia pun menyarankan bila Pj Gubernur tidak menyetujui usulan Pj Wali Kota Baubau agar menunjuk Pj Sekda lainnya agar pelayanan dapat dioptimalkan.
“Pj Wali Kota sudah mengusul satu nama dan kewenangan itu ada pada Gubernur. Silahkan kalau bapak Gubernur mau menunjuk orang lain selain dari usulan Pj Wali Kota tapi harus dipercepat jangan ditunda karena posisi Pj Sekda ini adalah posisi yang strategis,” katanya.
Ia menambahkan persoalan seperti inflasi, stunting, hingga kemiskinan ekstrim menjadi tugas-tugas yang perlu diselesaikan dimasa Pj Wali Kota.
“Menurut saya, inflasi ini terjadi karena memang tidak ada perputaran uang di lapangan. Nah APBD itu, harus kita maknai sebagai salah satu skema pembiayaan atau menjadi stimulus untuk pergerakan ekonomi,” ungkapnya.
Penulis : Ardilan
