KENDARI – Wakil Ketua DPD KNPI Sulawesi Tenggara (Sultra), Hudri Majja yang menyempatkan diri memantau para petani cengkeh jug di sektor perikanan di beberapa Kabupaten seperti Kolaka dan Kolaka Utara menemukan permasalahan soal harga cengkeh yang tidak stabil.
Dari hasil penelusurannya, Hudri Majja menemukan bahwa harga cengkeh di beberapa Kabupaten di wilayah Kolaka Raya masih cendrung merugikan dan tidak menguntungkan para petani.
Terlebih lagi katanya, masyarakat di sektor perikanan daerah Kecamatan Tanggetada dimana hasil perikanan melalui komoditi ikan, rumput laut dan ikan olahan terkendala dengan pasar yang tidak memadai.
“Akhirnya mereka mengurangi produksi ikan. Ini sangat ironis, saya katakan di mana masyarakat kita perlu dapat dukungan dari pemerintah dalam pemasaran hasil laut mereka,” ujar Hudri, Senin (17/9/2018).
Tidak sampai disitu kata Hudri, terkait program Bupati Kolaka Utara (Kolut) tentang peremajaan Cacao yang bersumber dari Dana APBD masih perlu ada beberapa perbaikan-perbaikan harus dilakukan.
Soal pertama katanya, fokus Pemerintah Kolut hanya pada masyarakat petani Cacao yang akhirnya menghilangkan komoditi lain seperti cengkeh, lada, pala, Kopra dan lainya.
“Ini sama saja melemahkan komoditi sektor lainya hasil perkebunan,” katanya.
Kedua terang Hudri, fokus program tersebut juga mengabaikan sektor andalan lainya seperti perikanan dan perternakan.
“Program revitalisasi Cacao itu hampir 60 persen APBD Kolut mengarah kesitu,” ungkapnya.
Sedangkan yang ketiga lanjutnya, revitalisasi Cacao juga memiliki Non Governmnet Organization (NGO) bernama Swiss Contatc yang melakukan hal sama di Kabupaten Kolaka Utara.
“Hal ini bisa jadi celah untuk mengevaluasi kerja pemerintah melalui hasil kerja Swiss Contatc,” terang Hudri.
“Saya sangat optimis program itu berhasil kalau Pemda Kolut membuat Pilot Projek di wilayah tertentu agar bisa terukur kinerjanya dalam meningkatkan produksi Cacao dan mendorong kembali kejayaannya,” pumgkasnya.(a)