KONAWE – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra usai melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda Konawe tahun anggaran 2021.
WTP diserahkan langsung oleh Plh Kepala BPK Sultra, Trice L Sihombing kepada Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa di aula kantor BPK Sultra Selasa, 31 Mei 2022.
Kery mengapresiasi kinerja jajarannya yang maksimal menyelesaikan LKPD sesuai aturan BPK RI. Ia pun bersyukur.
Baca Juga : Polresta Kendari Amankan Komplotan Maling Besi
“Alhmdulilah WTP kita ini yang ketujuh kali. Ini bukan kerja saya sendiri tapi kerja kolektif segenap pegawai Pemda Konawe. Saya juga berharap kita semua harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada. Baik itu peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang terkait dengan itu. Atau bahkan petunjuk teknis (Juknis),” ungkap politisi PAN itu.
Menurutnya, jajaran Pemda Konawe telah menunjukan kerja keras dan kerja cerdas sehingga mampu mempertahan raihan WTP.
“Bisa mempertahankan yang ketujuh kali karena kerja baik sesuai petunjuk BPK, karena BPK ini melaksanakan perintah negara untuk memeriksa penggunaan keuangan daerah apakah pembelanjaannya sudah sesuai aturan atau belum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, Ardin mengatakan dengan WTP yang ketujuh kali memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Konawe sudah terstruktur dan tersistematis dengan baik.
Baca Juga : Wali Kota Kendari : Festival Bulutangkis Jadi Ajang Penyaluran Bakat Anak Muda
“Dan kita berharap itu bisa dipertahankan, dan alhamndulilah para pejabat pemerintah daerah dalam megelola keuangan yang dikomandai Pak Sekda, tentunya dengan arahan pimpinan daerah Pak Bupati mampu melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hal pengelolaan keuangan,” katanya.
Ditempat sama, Trice L Sihombing menambahkan dirinya mengapresiasi para kepala daerah atas kerjasama dan komitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan.
“Diharapkan pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya, karena BPK akan terus memonitoring,” tandasnya. (Adv).
Reporter : Redaksi
Facebook : Mediakendari
