SEMARANG — Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) sepakat untuk mencegah lahirnya stunting baru dengan cara menekan tingginya perkawinan anak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pencanangan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Bimbingan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan Anak dan Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Temanggung, Selasa, 8 November 2022.
Tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Temanggung yang mencapai 499 kasus menyebabkan prevalensi stunting di daerah tersebut cukup tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung sebesar 20,52%.
Muhadjir Effendy dalam sambutannya di KUA Kecamatan Temanggung mengatakan bahwa indikator dari negara maju adalah angka stunting dibawah 10%. Bahkan dia memberi contoh prevalensi stunting di yakni 0%. Sementara Indonesia pada tahun 2024, ditargetkan prevalensinya turun diangka 14%.
“Bahkan sudah ada Instruksi Presiden, yang khusus mengafirmasi instansi dan organisasi terkait untuk mengeroyok penurunan angka stunting, termasuk di Kabupaten Temanggung ini,” kata Muhadjir.
Muhadjir pun mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi stunting ini mulai dari bawah. “Kita sisir mulai dari faktor yang paling dasar, yaitu menyehatkan remaja-remaja yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, antara lain dengan pembagian tablet tambah darah,” ucapnya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, BKKBN telah melakukan pencegahan perkawinan anak dan penurunan risiko stunting, salah satunya melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Seperti arahan pak Menteri, tim pendamping keluarga akan mendampingi setiap ibu yang sedang hamil, terutama ibu hamil yang mempunyai risiko stunting,” kata Hasto.
Terkait dengan cukup tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Temanggung, Hasto pun mengingatkan kepada remaja yang belum cukup umur untuk menunda kehamilan terlebih dahulu.
“Akan tetapi karena sudah ada yang terlanjur, contohnya tadi ada remaja yang berumur 17 tahun sudah mempunyai bayi, saya titip pesan kepada pendamping keluarga agar memasang susuk. Diharapkan kehamilan berikutnya di usia yang sudah cukup,” pesannya.
Hasto menjelaskan, organ reproduksi remaja perempuan yang belum cukup secara medis belum siap untuk hamil. Selain berisiko melahirkan anak stunting, sambung Hasto, perkawinan anak juga dapat menimbulkan masalah lain yakni munculnya kemiskinan baru.
Senada dengan Hasto, di tempat terpisah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono mengatakan, trend angka perkawinan anak di Jawa Tengah mengalami penurunan.
Widwiono menambahkan, BKKBN juga menggandeng tokoh dan pemuka agama untuk bersama-sama dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Terkait dengan penurunan angka perkawinan anak dapat juga kita lihat dari angka fertility rate di Jawa Tengah yang juga perlahan sudah mulai menurun,” ucap Widwiono.
Pada kunjungan Menko PMK dan Kepala BKKBN di Temanggung juga dilaksanakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) gratis, terdiri dari 190 Implan dan 23 IUD.
