BUTON TENGAHPOLITIKSULTRA

Pemkab Buteng Serahkan Tiga Ranperda ke Dewan

615
×

Pemkab Buteng Serahkan Tiga Ranperda ke Dewan

Sebarkan artikel ini
Sekda Buteng, Kostantinus Bukide saat menyerahkan 3 ranperda ke Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto./b

Reporter: Syaud Al Faisal
Editor: La Ode Adnan Irham

LABUNGKARI – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Buteng untuk dibahas, Senin (11/11/2019).

Naskah ketiga Ranperda diserahkan Sekda Buteng, Kostantinus Bukide kepada Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto di ruang sidang DPRD.

Kostantinus Bukide menjelaskan, ketiga ranperda tersebut yakni, ranperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Tata Ruang Wilayah (RTRW) Buteng 2019-2039 dan rancangan perda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Kata Kostantinus, tujuan pelayanan air bersih kepada masyarakat dilakukan secara fokus dan profesional oleh badan tersendiri.

“Jadi PDAM sebagai BUMD dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah,” terang Kostantinus saat diwawancarai usai paripurna.

Ranperda tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan, hal tersebut terkait penyesuaian struktur retribusi tarif pelayanan kepelabuhan dan besarannya serta perubahan ketentuan tata cara penarikannya.

“Perda ini terkait penyesuaian terhadap tata cara pemungutan yang semula dari perhari per kendaraan menggunakan jasa kepelabuhanan, menjadi per trip serta usulan kenaikan tarif,” jelasnya.

Terakhir, ranperda RTRW tahun 2019-2039, dia menjelaskan, persetujuan substansi atas RTRW telah diajukan permohonannya sejak 9 November 2016, namun baru dikeluarkan 22 Oktober 2019.

“Mengingat proses panjang yang dilalui, dan masa berlaku persetujuan subtansi selama 1 tahun, maka perda RTRW harus kita rampungkan pembahasannya dengan mengacu pada persetujuan subtabsi yang telah diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” pungkasnya.

Baca Juga :

Di tempat yang sama Ketua DPRD, Bobi Ertanto mengatakan, DPRD akan membahas ketiga ranperda tersebut mulai besok dan berakhir paling lama empat hari kedepan.

“Besok kita sudah mulai pandangan masing-masing fraksi, Insya Allah paling lama hari jumat ini kita bisa perdakan, karena ini bicara persoalan hajat hidup orang banyak,” tutupnya. (B)

You cannot copy content of this page