Reporter: Erlin / Editor: La Ode Adnan Irham
ANDOOLO – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (konsel) sulawesi tenggara (sultra) mengalokasikan Rp 45 Miliar dari APBD 2020 untuk menanggulangi wabah Covid-19.
Bupati Konsel, Surunuddin Dangga mengatakan, anggaran tersebut diambil dari sejumlah pos lain yang direalokasikan untuk menangani Covid-19 seperti anggaran perjalan dinas, kegiatan sosialisasi, dan beberapa item kegiatan pembangunan yang sifatnya tidak mendesak.
Sambung Surunuddin, nantinya anggaran itu bakal dibagi untuk pembiayaan kebutuhan kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS). Kata dia, saat ini Pemkab Konsel baru mengusulkan anggaran ini ke Kementerian Keuangan setelah disepakati bersama DPRD yang dalam waktu dekat bakal merinci anggaran tersebut.
“jadi saya tekankan, ini tadi beredar informasi katanya kita sudah habiskan anggaran sebanyak Rp 4 Miliar, padahal sepersenpun belum ada kita pakai, kita baru mengusulkan Rp 45 miliar ke Kementerian,” ungkap Surunuddin saat diwawancarai di Andoolo, Selasa 21 April 2020.
Surunuddin menjelaskan, anggaran yang digunakan selama ini sejak virus corona masuk di Sultra, merupakan dana patungan, baik di desa dan kecamatan juga beberapa organisasi perangkat daerah yang melakukan penyemprotan disinfektan dan beberapa kegiatan pencegahan lainnya.
Lanjut Surunuddin menuturkan, anggaran Rp 45 Miliar tersebut nantinya hanya akan disiapakan yang bentuknya sebagai belanja tak terduga (BTT). Artinya, anggaran tersebut akan digunakan seperlunya.
“Kita harus menghemat, harapan kita virus ini tidak sampai masuk ke wilayah kita, agar anggaran yang kita siapkan dapat kita alihkan kembali untuk kelangsungan pembangunan di daerah,” paparnya.
Meski begitu, tak menutup kemungkinan akan menambah anggaran jika nantinya penyebaran virus terus meluas.
“Makanya kita akan menyurat ke pemerintah provinsi, supaya dapat membantu masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang tidak mampu, sebab kita perlu menjaga stabilitas sosial yang saat ini mulai kita lihat dampaknya, inilah kaitanya dengan anggaran jaring pengaman sosial,”paparnya.
Mantan ketua DPRD konsel ini menyebut, Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga pada aspek sosial. Karenanya pemerintah daerah harus serius mempersiapkan jaring pengaman sosial agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.
Ia melanjutkan, jika masyarakat kurang mampu tidak ditangani dan tidak dibantu oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi.
“Krisis ekonomi bisa berubah menjadi krisis sosial, hal itu tak boleh terjadi, karena bisa berlanjut menjadi krisis keamanan yang akan memunculkan gangguan keamanan. Makanya pemerintah pusat menekankan agar kita memperkuat anggaran JPS,” ungkapnya.
Untuk diketahui saat ini Pemkab Konsel telah mengusulkan, sebanyak 17.200 KK untuk diberi bantuan langsung tunai melalui program Kementerian Sosial, ditambah 14 ribu warga yang telah terdata sebagai penerima program keluarga harapan (PKH).
Disamping itu, program bantuan langsung tunai melalui dana desa juga sedang dilakukan Kemendes. Untuk itu pemkab tengah berupaya memvalidasi data masyarakat agar tak tumpang tindih.
