KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melauncing kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga dengan hadirnya kartu BPNT ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dalam hal ini kebutuhan pangan terpenuhi utamanya bahan pangan beras dan telur.
Kepala Dinas Sosial, Muhamad Hamsir Majid mengatakan, penerima manfaat BPNT khususnya di kota Kendari sebanyak 10143 orang yang tersebar di 12 Kecamatan dan 65 Kelurahan.
“Pelaksanaan BPNT tidak sepeser pun dipungut biaya jadi semuanya gratis gunanya memudahkan masyarakat untuk menggesek yang mereka butuhkan terutama bahan pangan beras dan telur,” ungkapnya.
Hamsir menyebutkan, setiap kelurahan harus mengetahui keadaan masyarakat mana masyarakat mampu dan masyarakat tidak mampu kalau hasil verifikasi data masih ada masyarakat yang mampu tetapi masih terdata itu akan akan dikeluarkan dari usulan bantuan melalui musyawarah kelurahan.
“Terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penerima BPNT harus yang masyarakat yang kurang mampu, karena masyarakat yang tidak mampu sangat membutuhkan dari ke dua bantuan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu Kepala tim kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Sultra, Irfan Farulian mengungkapkan,
dengan lounching kartu BPNT kebutuhan pangan seperti beras dan telur bisa terpenuhi karena kegiatan ini bagian dari gerakan nasional non tunai.
“Diharapan para penerima manfaat sudah bisa dan lebih mengenal hubungan dengan perbankan dimana penerima BPNT langsung mendapatkan kartu dan punya rekening sendiri dan ini juga bisa meningkatkan inkulisi keuangan dengan target 75 persen tahun 2019 masyarakat dimana masyarakat Indonesia lebih mengenal produk-produk perbankan dan menikmati fasilitas perbankan,” imbuhnya.
Lanjut Irfan, untuk pemasok pangan utamanya komoditi beras itu diprioritaskan Bulog sedangkan komoditi telur bisa dari pelaku usaha lain tetapi yang diharapkan adanya kestabilan harga dan kesamaan harga. Kemudian suplainya stabil artinya bagi pelaku usaha yang menginginkan penyuplai pasokan seperti telur di persilihkan yang penting harganya sesuai.
“Sekarang inkulusi keuangan masih sangat di bawah standar yaitu dibawah 45 persen ini artinya masih ada sekitar 60 persen masyarakat Sultra belum mengenal produk perbankan. Tetapi dengan luncurkan kartu bagi penerima manfaat masyarakat dipelosok bisa mempunyai kartu dan mau tidak mau masyarakat akan berhubungan dengan perbankan,” pungkasnya.(a)
Reporter: Waty
