Reporter: Taswin Tahang
Editor: Kang Upi
KENDARI – Pemerintah Kota Kendari meraih penghargaan kabupaten kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Walikota Kendari, H. Sulkarnain pada peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).
Kepala Biro Humas Kota Kendari, Muhammad Rusmin, menjelaskan, dengan penghargaan ini Walikota Kendari menyampaikan harapannya agar kehidupan bermasyarakat kita kedepan semakin egaliter dan berkeadilan dan berkontribusi secara aktif.
“Pemkot Kendari berkomitmen untuk berusaha maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, terima kasih untuk dukungan semua pihak. Mari kita jaga keharmonisan Kendari yang kita cintai sehingga dapat mewujudkan sebagai kota layak huni,” kata Rusmin dalam rilis kepada MEDIAKENDARI.com, Selasa (10/12/2019).
Dijelaskannya juga, sebanyak 425 kabupaten dan kota telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut, 272 daerah diantaranya memenuhi kategori Peduli HAM termasuk Kota Kendari.
Baca Juga :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
Untuk mencapai kriteria kabupaten kota peduli HAM cukup sulit, karena harus memenuhi tujuh indikator penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Penilaian tersebut diantaranya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, hak atas kependudukan, hak atas perumahan, dan hak atas lingkungan, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM.
Peringatan Hari HAM sedunia ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung (sebagai tuan rumah) dan para Gubenur, Bupati dan Walikota yang mendapat penghargaan Peduli HAM.
Selain itu, Kepala UPT yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.
