Reporter : Rahmat Rullah
KENDARI – Pandemi Global Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sampi detik ini belum berahir, pandemi ini telah menusuk semua sektor yang ada di nuia, baik ekonomi, kesehatan serta panyanggah sosial.
Dampak ekonomu adalah yang paling dirasakan masyarakat pada umunya, pasalnya, sektor ini terlalu sensitif dan berhubungan langsung dengan kebutuhan primer.
Secara nasional, sebanyak 517 ribu kasus telah menimpa tanah air. Data ini dengan akumlasi 434 ribu kasus dinyatakan sembuh sementara yang meninggal dunia 16.352 kasus.
Dalam pengangan kasus ini Indonesia telah mengalihkan dana refocussing sebesar Rp56.571.490.043.798,50 (56,57T) Alokasi tersebut terdiri dari 3 pos alokasi sebagai berikut:
1. Penanganan Kesehatan Berjumlah Rp24.099.526.126.034,40 (24,10T), atau 42,60% dari total alokasi anggaran penanganan COVID19;
2. Penanganan Dampak Ekonomi berjumlah Rp7.129.338.158.132,32 (7,13T), atau 12,60% dari total alokasi anggaran penanganan COVID19; dan
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial berjumlah Rp25.342.625.759.637,70 (25,34T) atau 44,80% dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19.
Tidak hanya itu, meskipun anggaran telah dialihkan sebagai cara untuk menyelamatkan perekomian negara akan tetapi semua orang merasakan bagaimana dampak dari covid ini. Pasalnya, setiap masyarakat mengakui bagaimana Covid-19 membuat babak belur isi domnpet masyarakat dan bahkan banyak orang harus kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 ini.
Khusus Sulawesi Tenggara (Sultra) kasus Covid-19 juga mengalami peningkatan. Saat ini ada 6.265 total kasus, yang dinyatakan sembuh 5.057 kasus dan yang meninggal dunia sebanyak 97 kasus.
Sementara untuk anggaran refocussing sebanyak Rp 400 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga program prioritas utama yakni untuk kesehatan, dampak sosial dan dampak ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Hj Isma mengungkapkan, besarnya anggaran ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam hal penanganan pandemi COVID-19 di Bumi Anoa.
Bahkan ia menyebut tanpa kesehatan tidak akan ada ekonomi. Itulah sebabnya ia telah terlebih dahulu mengunci anggaran sebesar Rp 400 milliar untuk bidang kesehatan.
Hj. Isma menjelaskan, Pemprov Sultra sangat transparan dalam mengelola uang negara dalam percepatan penanganan COVID-19.
“Pengalokasian anggaran ini telah sesuai dengan aturan main, baik perintah recofusing anggaran, maupun berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri,” tegasnya kepada awak media, Sabtu (6/6/2020).
Untuk menentukan besaran jumlah anggaran yang akan digunakan dalam penanganan COVID-19, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan rapat bersama untuk merumuskan berapa jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 dan telah dilaporkan kepada DPRD Sulawesi Tenggara.
“Rp 400 miliar itu ada dua komponen, yakni Rp 325 miliar dalam bentuk kegiatan dan Rp 75 miliar itu merupakan dana tidak terduga,” terang Hj Isma.
Lebih lanjut Hj. Isma menerangkan, jika dalam pagu anggaran Rp 325 miliar itu, dialokasikan untuk tiga kegiatan yakni kesehatan, sosial dan ekonomi.
Namun, belum usai melakukan refocusing anggaran, kata Isma, muncullah SKB Mendagri dan Menkeu, agar mengalokasikan anggaran 50 persen untuk menfokuskan pada penanganan COVID-19.
“Karena dalam Permendagri sebelumnya tidak detail berapa total angkanya. Tetapi hanya memerintah Pemda untuk mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19, namun uangnya urusan Pemda masing-masing,” beber Isma.
Maka TAPD menemukan anggaran Rp 400 miliar. Rp 325 miliar didistribusikan ke 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra. Namun dalam perjalanannya, Isma mengaku, yang dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) hanya sebanyak 27 OPD. Sehingga alokasi anggaran Rp 325 miliar hanya untuk 27 OPD.
Dia merinci, dari Rp 325 miliar yang dialokasikan untuk program kesehatan yakni sebesar Rp 133 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp 78 miliar dan dampak sosial sebesar Rp 114 miliar.
Sementara untuk DTT Rp 75 miliar dialokasikan juga untuk tiga kegiatan yang sama yakni Rp 45 miliar untuk kesehatan, Rp 25 miliar untuk sosial dan Rp 10 miliar untuk ekonomi.
Tetapi dalam perjalanannya, RKA semua OPD direview oleh Inspektorat dan BPKP, dari Rp 325 M anggaran untuk kegiatan, tinggal Rp 241,5 miliar yang dapat digunakan. Selisihnya, kata dia, dialokasikan untuk jaringan pengaman sosial (JPS) dalam bentuk tunai yang disalurkan by name by adress.
“Dan anggaran itu tidak boleh dianggarkan di OPD, harus masuk dalam DTT untuk belanja tidak terduga. Jadi selisihnya hasil review sebesar Rp 83,4 miliar,” paparnya.
Isma juga menyebutkan, dari Rp 241,5 miliar itu untuk digunakan pada kegiatan apa saja mulai dari barang jasa, belanja pegawai (insentif atau honor para pertugas kesehatan dan lainnya), dan belanja modal.
Adapun item penggunaannya, Isma merinci untuk belanja pegawai sebesar Rp 16.750.400.000, barang jasa sebesar Rp 179.430.026.776 dan belanja modalnya sebesar Rp 45.337.562.205 sehingga totalnya sebesar Rp 241 517. 989.000.
Belanja modal, jelas Isma, item belanja yang akan menjadi aset pemerintah daerah. kegiatannya dalam masa pandemi ini yakni kegiatan fisik untuk ruang isolasi, mulai dari pembangunan ruang isolasi baru di RS Bahteramas, rehab eks SMA Angkasa, rehab ruang di RSJ Sultra dan rehab gedung BPSDM Sultra.
Isma menerangkan, semua ini tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2020 tanggal 4 Mei. Dan Pergub itu telah disampaikan kepada DPRD Sultra sejak 27 Mei 2020.
Semua anggaran dalam bentuk kegiatan dengan total pagu Rp 241,5 miliar tersebut telah berada di 27 OPD Pemprov Sultra di bawah tanggal 29 Mei. Karena sebelum 29 Mei belum ada informasi jika tanggap darurat akan diperpanjang oleh pemerintah pusat.
Akan tetapi anngaran reficussing tidak bisa serta membantu semua lini kehidupan masyarakat di Sultra. Sehingga berbagai macam cara harus dilakukan agar masyarakat yang kurang mampu dan mebutuhkan bantuan harus segera dijamah agar bisa memenuh kebutuhannya.
Selanjutnya, Pemprov Sultra juga pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Sultra memberi perhatian khusus terhadap unit Koperasi.
Perhatian tersebut dalam bentuk bantuan stimulus, dimana setiap unit Koperasi Sultra yang masih aktif dan terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan dana senilai Rp 10 juta.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sultra melalui Kapala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Kecil, Arif M. Ta’lam saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at 20 November 2020.
Ia menjelaskan, syarat agar setiap unit Koperasi dapat menerima bantuan stimulus tersebut merupakan unit usulan dari Dinas Koperasi setiap Kabupaten Kota. Dimana para dinas Koperasi kota memasukan ke pihaknya.
“Untuk membuktikan bahwa unit Koperasi yang diusulkan memang terdampak, pihak Dinas Koperasi Kota bidang kelembagaan sudah melakukan verifikasi faktual di lapangan,” ujarnya.
Lanjut Arif, saat ini penyaluran bantuan stimulus tersebut masih berada dalam tahap verifikasi faktual dan dari 3.128 unit Koperasi yang ada tidak semua mendapatkan bantuan tersebut.
Arif mengungkapkan dari 3.128 unit Koperasi yang ada, hanya sekitar 175 unit yang mendapatkan bantuan stimulus itu karena keterbatasan anggaran.
“Secara keseluruhan anggaran bantuan stimulus untuk 175 unit Koperasi tadi sekitar Rp 1,7 miliar,” pungkasnya.
selain itu, Pemporv Sultra menyalurkan bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Alat Pelindung Diri (APD) serta Wastafel portabel bagi seluruh pedagang dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdampak Covid-19 di 17 Kabupaten/Kota se Sultra pada Senin 6 Juli 2020 lalu.
Hal ini dilakukan dengan pemahaman kepada publik bahwa pemerintah provinsi memberika perhatian lebih dan tidak menutup mata kepada masyarakat yang benar-benar mebutuhkan bantuan.
Jenis bantuan yang diserahkan yakni Sembako berupa beras 91 ton, minyak goreng 36 ribu liter, gula pasir 18 ton, tepung terigu 36 ton, mie instan 36 ribu bal, ikan kaleng 186 kaleng, serta susu kental manis 36 ribu kaleng.
Untuk APD itu sendiri berupa masker 1000 box dan Hand Scoon 1000 box. Sementara untuk wastafel portabel sebanyak 68 unit.
Gubernur Sultra, Ali Mazi, dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Dengan adanya bantuan ini, kebutuhan pokok masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya pedagang kecil, dan pelaku UKM se Sultra dapat terbantu serta terpenuhi kebutuhan pokoknya juga dapat mendorong masyarakat agar selalu menjaga kesehatannya,”ujarnya.
Selain itu juga, Ali Mazi berharap kepada pelaku IKM agar dapat menggiat kembali kegiatan usahanya sebagai penunjang perekonomian daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sultra, Sitti Saleha, yang turut hadir dalam kegiatan ini mengatakan, adapun sumber anggaran bantuan tersebut bersumber dari dana refocusing yang kemudian bantuan ini akan disebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sultra.
“Tahap pertama penyaluran bantuan ini kita sudah lakukan pada bulan Mei dan Juni di delapan Kabupaten, untuk tahap selanjutnya yaitu pada hari ini yang akan didistribusikan di sembilan Kabupaten/Kota,”katanya
Adapun kesembilan Kabupaten/Kota tersebut diantaranya Kabupaten Wakatobi, Buton, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Kota Kendari dan Baubau.
Sementara itu, Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyalurkan bantuan sebanyak 1.250 pelet bantuan sembako untuk masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Penyerahannya ini dilakukan secara simbolik di Posko penanganan Covid-19 Sultra, Rabu 12 Agustus 2020.
Gubernur Sultra, H Ali Mazi, SH melalui Asisten I Pemprov Sultra, Saemu Alwi mengatakan dampak dari penyebaran Covid-19 di seluruh dunia ikut dirasakan oleh Sultra.
Termasuk masalah ekonomi, sehingga pemerintah harus segera bertindak dalam membantu masyarakat agar meringankan beban mereka yang terdampak.
“Melambatnya roda perputaran ekonomi dan rendahnya transaksi sosial sangat ikut dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Saemu Alwi.
Menurut dia, tatanan kehidupan normal baru bertujuan untuk menopang ekonomi bangsa termasuk di daerah. “Yang menjadi perhatian adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Ekonomi Setda Sultra, Yuni Nurmalawati menambahkan bantuan diserahkan secara simbolik tersebut berupa bahan pangan bagi masyarakat dan UMKM terdampak Covid-19.
“Kita berniat untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung selama Covid-19 ini,” ucapnya.
Ia menambahkan UMKM ini adalah yang menjadi nasabah Bank Bahteramas serta tercatat debitur aktif di 12 kabupaten/Kota seperti Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Buton, Muna, Buton Utara dan Kolaka Timur.
Ia menyebut, anggaran yang untuk bantuan tersebut bersumber dari APBD tahun 2020 dengan total Rp 500 juta.
“Jenis bantuan itu sembako non beras dengan besaran Rp 490 ribu sekian. Mulai hari ini kita penyaluran di daratan. Untuk kepulauan mungkin dua minggu kedepan karena dihambat sama semua zona merah,” tandasnya.
Dari luar pemerintah juga, ada bantuan dari PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel menyerahkan bantuan logistik alat kesehatan untuk Pemprov Sultra guna penanganan dan pencegahan Covid-19.
Plt Kepala Dinas Kominfo Sultra Syaefullah dalam keterangan tertulisnya menyebutkan sejak Senin 13 April 2020 logistik alat kesehatan dari PT VDNI dibongkar di pelabuhan PT. VDNI.
“Hari ini, Selasa 14 April 2020 dilakukan penyerahan Logistik Kesehatan Covid 19 di halaman kantor PT VDNI di Kecamata Morosi, Kabupaten Konawe,” tulis Syaefullah.
Dalam rilis pers tersebut, External Affair Manager PT. VDNI, Indrayanto menuturkan PT VDNI dan PT. OSS menyerahkan bantuan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Dengan harapan semoga bantuan ini tepat sasaran dan dipergunakan sebaik baiknya untuk masyarakat,” kata Indrayanto.
Mewakili Pemprov Sultra sebagai penerima bantuan, Kepala BPBD Provinsi Sultra Boy Ihwansyah menjelaskan bahwa bantuan ini wujud nyata kepedulian manajemen PT. VDNI dan PT. OSS dengan langsung berbuat dan bergerak secara cepat.
“Marilah kita berfikir secara rasional bahwa kadang kala beberapa elemen masyarakat memandang sebelah mata dan berfikir negatif terhadap kedua perusahaan ini, buanglah jauh jauh fikiran itu karena buktinya mereka juga Peduli dan punya perasaan langsung action membantu masyarakat,” kata Boy Ihwansyah.
Adapun jenis dan jumlah bantuan yang diserahkan hari ini rinciannya yakni 500.000. pics Masker Kesehatan, 5.000 pics masker N95, APD 2.000, 5 unit Ventilator dan 500 Thermogunt.
Untuk diketahu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan bantuan alat kesehatan (Alkes) dan dana hibah dari Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19.
Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19, Letnan Jenderal Doni Monardo dalam acara kunjungan kerja di Sultra, Selasa 10 November 2020.
Gubernur Sultra, H Ali Mazi, SH mengatakan beberapa persoalan yang dihadapi Sultra dalam pengendalian wabah Covid-19, di antaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, kurangnya sumber daya manusia dalam hal analisis laboratorium, dan minimnya sarana dan prasarana tes Covid-19, seperti Tes Cepat Molekuler (TCM) dan PCR.
“Tes rapid sifatnya pengecekan awal saja. Sebab, pada banyak kasus, sudah rapid berkali-kali dan hasilnya reaktif, tapi setelah diswab, hasilnya jadi positif. Oleh karena itu, kebutuhan kita lebih pada perlengkapan TCM dan PCR,” ungkap Gubernur Sultra, H Ali Mazi, SH melalui rilis Dinas Kominfo Sultra, Selasa 10 November 2020.
Selain itu, Pemprov Sultra juga memperoleh Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis, baik dokter maupun perawat juga dibutuhkan.
Sementara itu, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19, Letnan Jenderal Doni Monardo menerangkan bantuan yang akan diberikan kepada Pemprov Sultra terdiri atas ventilator 2 unit, handsanitizer 20 jerigen.
Selain itu, masker kain 150 ribu lembar, masker medis 20 ribu lembar, shoe cover 2 ribu pieces, googles 250 pieces, disinfektan sprayer 5 pieces, hand spray seribu pieces, faceshield 5 ribu pieces, dan APD premium 10 ribu pieces.
“Untuk bantuan langsung ke Rumah Sakit Bahteramas terdiri atas, PCR Biosewoom 5 ribu test, RNA Bionner 5 ribu test, dan VTM+Swab KH medical 5 ribu test,” ujarnya.
Untuk dana hibah diberikan dalam rangka merehabilitasi konstruksi pascabencana di sejumlah daerah yang ada di Sultra, termasuk pada Pemprov Sultra.
“Untuk Kabupaten Muna Barat sebesar Rp.8.071.102.000, Buton sebesar Rp.18.510.000.000, Buton Tengah sebesar Rp.12.250.000.000, dan sebesar Rp.126.720.000 untuk Pemprov Sultra,” tambahnya.
Diungkapkannya, bantuan dana hibah untuk tiga kabupaten ini dalam bentuk pekerjaan fisik yang baru dimulai tahun anggaran 2021.
Sebelumnya, pada tahun anggaran 2019, BNPB juga telah menyalurkan dana hibah serupa di Konawe Utara, Kolaka Utara, Muna, Buton Selatan, Kota Baubau, dan Kendari. Total anggaran BNPB yang diturunkan dalam rentang tahun anggaran 2019-2020 ke Sultra mencapai Rp.133.501.563.000.
www.mediakendari.com
PT KENDARI MEDIATAMA GROUP
