Kendari, Mediakendari.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 17 Februari 2025.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian serta lembaga terkait, di antaranya Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, serta Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis.
Perwakilan Pemprov Sultra yang hadir dalam rakor ini antara lain Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.
Persiapan Angkutan Lebaran 2025
Dalam pembahasan mengenai persiapan angkutan Lebaran 2025, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan moda transportasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 H. Arus mudik diprediksi dimulai pada 28 Maret 2025, sedangkan arus balik terjadi pada 7 April 2025. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diimbau untuk berkoordinasi dalam pengelolaan transportasi darat, laut, dan udara guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB, Hari Libur Nasional Idul Fitri 2025 ditetapkan pada 31 Maret dan 1 April, dengan Cuti Bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Mendagri menegaskan bahwa mobilitas tinggi masyarakat selama periode tersebut memerlukan manajemen transportasi yang matang, melibatkan pemerintah pusat, Polri, TNI, serta pemerintah daerah.
Mendagri juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi selama periode mudik serta meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di daerah.
Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi turut menyampaikan rekomendasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025 guna mengantisipasi kepadatan arus mudik, terutama di jalur-jalur strategis seperti Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025. Ia juga mengharapkan dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis, penyediaan rest area, serta monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.
Pengendalian Inflasi 2025
Dalam pembahasan pengendalian inflasi, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) sebesar 0,76%, sedangkan inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%.
Sektor yang menyumbang utama deflasi antara lain:
– Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (-9,16%)
– Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-8,08%)
Faktor utama deflasi di sektor perumahan adalah adanya diskon 50% untuk pengguna listrik di bawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas perlu diwaspadai, terutama pada daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Meskipun terjadi deflasi pada Januari 2025, beberapa komoditas mengalami inflasi yang harus diantisipasi menjelang Ramadan 2025.
Dalam rakor ini, pemantauan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah menjadi perhatian utama. Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, mengalami kenaikan IPH sebesar 4,98%, menempatkannya dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kenaikan tertinggi secara nasional.
Pemprov Sultra berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025 serta mengantisipasi lonjakan inflasi akibat tingginya permintaan komoditas strategis.
Laporan Redaksi
