KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Melalui konsep yang digagas oleh Gubernur, H Ali Mazi SH, membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah yang mendapat kesempatan menjadi anggota Delegasi Indonesia dari unsur pemerintah daerah, dalam menghadiri Konferensi Global Extractive Industries Transparance Iniatiative (EITI) International di Dakar, Senegal.
Ridwan Botji selaku Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi wakil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Delegasi Indonesia menghadiri konferensi Internasional tersebut. Kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tampil untuk menjadi pembicara di tingkat Internasional menjadi satu kebanggaan dan keberhasilan visi misi Aman dalam pembangunan birokrasi yang professional, andal dan berdaya saing.
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD mengatakan, penunjukan Ridwan Botji sebagai perwakilan selain jabatan selaku Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Barat Daya, Indonesia, juga merupakan seorang Insinyur Pertambangan Bersertifikat dan Perencana Wilayah dan Kota Bersertifikat dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri
ini.
“Selama kariernya, Ridwan Botji pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Kepala Seksi Inventarisasi Mineral, serta Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan Mineral sehingga sangat memahami bagaimana memaparkan konsep Gubernur Sultra, H Ali Mazi SH terkait bagaimana pengelolaan dan pemanfaatannya untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Termasuk kesiapan maupun rencana dalam mendorong Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) Daerah Penghasil Pertambangan yang Akuntabel untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan,” jelas jenderal ASN lingkup Pemprov ini.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Botji menerangkan, EITI (Extractive Industries Transparance Iniatiative) adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Bagian utama dari standar ini adalah Standar global transparansi penerimaan negara dan penerimaan daerah yang bersumber dari Industri ekstraktif tersebut.
“Standar EITI tahun 2023 semakin diperluas, dimana tidak hanya tranparansi penerimaan negara tetapi transparansi aspek lingkungan, social dan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Dalam konferesi global EITI 2023 di Dakar, Senegal, dirinya selaku wakil pemerintah daerah diundang untuk menjadi pembicara pada Sesi Down To Earth : Empowering Local EITI Stakeholder. Sesi ini menampilkan praktik-praktik yang baik dalam menggunakan platform EITI untuk memungkinkan partisipasi pemangku kepentingan local dalam manajemen sector ekstraktif.
Sebagai pemerintah daerah, Ridwan Botji didaulat menyampaikan 2 (dua) yaitu Model Tripartit EITI yang direplikasi di tingkat subnasional dan menanamkan transparansi dalam struktur local. Konferensi Global EITI kali ini mengumpulkan lebih dari 1.000 pemangku kepentingan untuk mencatat kemajuan dalam penerbitan dan penggunaan data terbuka untuk menginformasikan pengambilan keputusan, analisis, dan debat publik tentang pengelolaan sumber daya alam yang akuntabel.
“Menandai ulang tahun ke-20 EITI, konferensi ini akan merayakan pencapaian dalam transparansi sumber daya alam dan dialog multi-stakeholder, sambil melihat ke masa depan untuk mempertimbangkan bagaimana EITI harus beradaptasi dengan lanskap energi yang berubah dan meningkatnya permintaan akan sektor sumber daya yang terbuka dan akuntabel,” katanya lagi.
Dia menuturkan, EITI Internasional mengundang para pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk bergabung dengan dalam membentuk visi kolektif dan inklusif untuk transparansi selama beberapa dekade mendatang, dimana misi EITI adalah sumber daya alam yang dihasilkan suatu negara menjadi milik warga negara tersebut. Mempromosikan pengelolaan sumber daya minyak, gas dan mineral yang terbuka dan akuntabel.
“EITI percaya bahwa sumber daya alam suatu negara adalah milik warganya. Misi EITI adalah untuk mempromosikan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam, memperkuat tata kelola dan akuntabilitas publik dan perusahaan, dan menyediakan data untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan dialog multi-stakeholder di sektor ekstraktif.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tampil untuk menjadi pembicara di tingkat Internasional menjadi satu kebanggaan dan keberhasilan visi misi Aman dalam pembangunan, dalam pembangunan birokrasi yang professional, andal dan berdaya saing,” ucapnya.
Untuk diketahui, Konferensi Global EITI 2023
Membumi dalam rangka Memberdayakan pemangku kepentingan EITI lokal, yang bertempat di Auditorium CICAD
Terjemahan: Bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Sejak Selasa 13 Juni.
Adapun selaku pembicara selain dari Sultra yakni Grace Barraso : Wakil Presiden, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Arcelor-Mittal. Nana Akua Deshye II yakni Ibu Suri.
Sanzule, Ghana. Nicolas Kobiane yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Ekonomi, Keuangan dan Prospek Burkina Faso, dan Patricia Delia Pinto selaku Perwakilan OMS dari EITI subnasional, Arequipa, Peru. Dan Moderator yakni Mario Picon merupakan Direktur Hasil Pusat Aksi Tata Kelola untuk Pembangunan.
Pada putaran pertama membahas terkait Model tripartit EITI yang direplikasi di tingkat subnasional. Putaran kedua, terkait Kepercayaan dan isu-isu yang penting bagi masyarakat lokal. Dan putaran ketiga, Yakni Menanamkan transparansi dalam struktur lokal.
Tujuannya untuk mendiskusikan aspek-aspek transparansi di tingkat lokal dan bagaimana EITI dapat berkontribusi untuk memperkuat dampaknya. Melibatkan masyarakat lokal sangat penting untuk mendapatkan hasil yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan mengakui pengetahuan mereka, menangani keprihatinan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, para pembuat kebijakan dapat menciptakan transisi yang relevan secara lokal, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.
Inilah sebabnya mengapa dalam sesi mendengar dari para pemangku kepentingan lokal, pemerintah daerah dan nasional, serta perusahaan-perusahaan di tiga bidang utama:
1. −Bagaimana model pemangku kepentingan EITI dapat direplikasi di tingkat lokal?
2. Bagaimana para pemangku kepentingan dapat membangun kepercayaan dan mengatasi masalah yang relevan dengan masyarakat setempat?
3. Bagaimana cara menanamkan mekanisme transparansi di dalam struktur lokal?
Reporter: Rahmat R.
