Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus memantapkan persiapan pelantikan enam pasangan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030. Pelantikan yang akan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta, menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, Ph.D., M.Hum, di Rumah Jabatan Sekda pada Senin (27/1/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Sultra, Muliadi, ST., M.Si., serta para Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Protokol dari enam kabupaten yang kepala daerahnya akan dilantik, yakni Buton Utara, Kolaka Timur, Kolaka, Bombana, Muna Barat, dan Konawe.
Dalam arahannya, Asrun Lio menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam mengurus akomodasi serta administrasi bagi bupati dan wakil bupati yang akan dilantik. Ia meminta agar seluruh pihak terkait sudah berada di Jakarta paling lambat 3 Februari, memastikan seluruh persuratan dan logistik telah terselesaikan sebelum pelantikan.
“Aspek administratif dan akomodasi harus dipastikan selesai sebelum keberangkatan. Para bupati dan wakil bupati bersama istri mereka harus sudah berada di Jakarta pada tanggal 3 Februari, karena tanggal 4 akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, tanggal 5 gladi resik, dan tanggal 6 pelantikan di Istana Negara,” ungkap Asrun Lio.
Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sultra, Muliadi, ST., M.Si., menegaskan bahwa tidak ada perubahan jadwal pelantikan. Dari total 221 kepala daerah yang akan dilantik secara nasional, enam di antaranya berasal dari Sultra dan tidak tersangkut sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemprov Sultra juga telah mengoordinasikan aspek logistik dan transportasi. Para kepala daerah akan menginap di Hotel Sarivan Pasifik, Jakarta, sebelum diantar menuju Istana Negara dengan bus khusus yang dikawal patroli pengawal (Patwal) dari Jakarta. Biaya perjalanan ini ditanggung oleh masing-masing pemerintah daerah dengan koordinasi dari Pemprov.
Terkait akses ke ruang pelantikan, hanya bupati, wakil bupati, istri, dan ajudan yang diperbolehkan masuk. Anak-anak hanya diperbolehkan sampai di pintu gedung, sedangkan pejabat protokoler daerah dan tamu lainnya hanya bisa menunggu di luar pagar Istana Negara.
Sebagai persiapan akhir, masing-masing daerah diminta untuk menyusun memori jabatan yang berisi hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi kepala daerah baru, terutama bagi mereka yang baru menjabat untuk pertama kali. Dengan demikian, transisi kepemimpinan dapat berjalan lebih lancar dan terstruktur.
Dengan semakin dekatnya hari pelantikan, Pemprov Sultra memastikan seluruh rangkaian persiapan berjalan optimal, sehingga pelaksanaan pelantikan di tingkat nasional dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala.
laporan Redaksi
