Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Puluhan pemuda asal Pulau Kabaena yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30-SPK) menagih janji Bupati Bombana, Tafdil soal jalan lingkar.
Janji tersebut menjadi tuntutan yang disampaikan masa G-30 SPK dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (30/9/2019).
Koordinator aksi Yunus Masse menjelaskan, jalan lingkar Kabaena merupakan persoalan kemanusian. Sebab, masyarakat Kabaena ingin hidup dengan layak dan lebih baik.
Yunus juga menyebut, bahwa jalan raya di kabupten yang dikenal dengan daerah penghasil emas di Sultra itu, sebagai negeri antaberantah, karena tidak pernah tersentuh pembangunan.
Baca Juga:
- Gerindra Sultra Akhirnya Tuntaskan Perbaikan Jalan Rusak di Lambuiya Konawe
- Harmin Dessy Paparkan Program Kemenangan di Pilkada Konawe di Hadapan Puluhan Ribu Massa Yang Hadiri Kampanye Akbar
- Empat Artis Ibu Kota Ikut Meriahkan Kampanye Akbar Paslon No 3 Harmin dan Dessy di Lapangan Sepak Bola Desa Humboto Uepai, Ribuan Massa dari 28 Kecamatan Turut Memeriahkannya
- DKPP RI Jatuhkan Sanksi Kepada Komisioner KPUD dan Bawaslu Konawe
- Sekda Konawe Gelar Rapat Kerja Besama Pemerintah Kecamatan Onembute
- Kampanye Dialogis Paslon Kada No 3 HADIR Berakhir di Padangguni Jemput Kemenangan
“Namun pemerintah tidak peka terhadap hal itu. Saya anggap Bombana ini sebagai Negeri Antaberantah,” tegas Yunus.
Menurutnya, sesuai janji yang disampaikan Pemda Bombana seharusnya melaksanakan janjinya tersebut. “Harus satunya kata dan tindakan. Infrastruktur jalan di Kabaena yang seharusnya menjadi Kenyataan, tapi malah kabur,” teragnya.
Ia juga meminta agar Bupati Bombana, Tafdil tidak pilih kasih dalam mewujudkan program pembanguan infrastruktur di wilayah itu. “Masyarakat Kabaena menginginkan agar pembangunan jalan agar segera dilakukan,” ujarnya.
Untuk tuntutannya ini, masa aksi sedianya akan ditemui Asisten III Setda Bombana, namun masa aksi menolak karena menganggap pejabat daerah tersebut tidak memiliki kapasitas mengeluarkan kebijakan. /B
