Reporter: Mumun
Editor: La Ode Adnan Irham
WANGGUDU – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Safruddin menyebut, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya, belum efektif.
Dari total 195 desa se-Konut, hanya 11 yang BUMDesnya dikelola baik. Akibatnya, anggaran Rp 50 hingga Rp 100 juta yang digelontorkan untuk BUMDes belum sesuai harapan. Kondisi itu menurut Safruddin, ibarat penyakit yang harus dicarikan obatnya.
Kendala yang ditemui dari hasil monitoring, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dibuat BUMDes tidak valid, karena banyak melakukan copy paste.
“Malah, ada yang tidak konek dalam AD/ART dengan kegiatan usaha,” keluhnya.
Permasalahan lain, ada BUMDes yang pengurusnya dipilih sesuka hati oleh kepala desanya. Untuk itu ia mewacanakan ada peraturan bupati (perbup) yang memuat sistim dan sanksi dalam pengelolaan dana BUMDes.
BACA JUGA :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
Upaya lain DPMD katanya, akan memperkuat pemahaman, Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan usaha. Dia mengimbau masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pengurus BUMDes, diberi kewenangan mengganti, namun harus sesuai anggaran dasar.
“Mekanisme pergantian dalam satu lembaga diatur dalam AD/ART. Bisa saja kalau hasil evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa diusulkan untuk diganti,” tutup Mantan Camat Molawe ini. (B)
