AdvertorialKONAWESULTRA

Pengembangan Mega Industri, Upaya Menjadikan Konawe Sebagai Masa Depan Indonesia

1289

Redaksi

UNAAHA – Kabupaten Konawe memiliki luas wilayah daratan sebesar 580.073 Ha atau 5.800,73 kilo meter persegi. Luas tersebut mencakup 15,21 persen dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Daerah yang dikenal sebagai lumbung beras Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini terbagi 345 Desa/Kelurahan dari 28 Kecamatan.

Dengan berbagai potensi alam yang berlimpah, berlahan telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga tidak heran banyak program-program pusat menempatkan Kabupaten Konawe daftar prioritas utama. Padahal, dahulu hampir tidak ada investor yang melirik daerah yang dipimpin Kery Saiful Konggoasa ini.

Karena memang tidak ada apapun di sana, hanya persawahan, hutan dan lahan kosong. Trend urbanisasi pun dirasa semakin menguras penduduknya yang ingin mencari penghidupan di perantauan.

Namun pasca tanah para leluhur itu ditetapkan sebagai pengembangan Kawasan Industri skala nasional, sejumlah Investor kini berlomba-lomba menanamkan sahamnya pada berbagai sektor yang ada di daerah itu, seperti pertanian, perkebunan serta sektor-sektorn lainnya.

Kabupaten Konawe menjadi satu-satunya daerah di Sultra yang masuk dalam daftar pengembangan Kawasan Industri skala nasional.

Selain Konawe beberapa daerah yang masuk dalam fokus pengembangan Kawasan Industri adalah Teluk Butuni (Papua Barat), Bitung (Sulawesi Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), Halmahera Timur, Bantaeng (Sulawesi Selatan), Batulicin (Kalimantan Selatan), hingga Lampung (Sumatera Barat).

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa meyakini, mega industri bakal menjadi lapangan kerja baru untuk masyarakat Konawe, yang bakalan mengakomodir para pengangguran yang akan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya, seperti tenaga tekhnis mayoritas masyarakat lokal.

“Adanya kawasan industri di Kecamatan Morosi, tentu dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur lainnya seperti jalan, serta menyediakan lapangan kerja dan menarik investasi,” ujar Bupati dua periode itu.

Dengan bertambahnya lapangan kerja, maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan berdampak juga pada peningkatan pendapatan ekonomi di wilayah tersebut. Di samping itu, dapat mengerak produktivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Kami mengharapkan, kawasan industri dapat lebih kompetitif sekaligus makin bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal konektivitas,” terangnya.

Untuk mengembangkan pembangun daerah, Pemkab berkomitmen akan mensukseskan setiap program yang dicanangkan Pemerintah Pusat, seperti Swasembada Pangan, dan sejumlah program lainnya Konawe sebagai lumbung pangan nasional, dan daging nasional, hingga Konawe sebagai Dapur Energi.

“Dengan adanya program-program pusat ini yang sebagiannya ada di Konawe, bisa dikatakan Konawe merupakan masa depan indosesia, sehinga kita berkomitmen akan mensukseskan setiap program tersebut, karena ini juga akan ikut mensejahterakan masyarakat Konawe,” kata Kery.

Untuk memaksimalkan keberadaan Mega Industri tersebut, Pemkab telah menempatkan beberapa perwakilan Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk berkantor di Mega Industri, dengan tujuan agar pengembangan kawasan industri ini sejalan dengan progres pembangunan sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe.

Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara mengatakan, perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) yang masuk dalam kawasan industri Morosi merupakan bagian wilayah pemerintahan Administratif Pemkab Konawe. Sehingga dengan penempatan beberapa OPD di Mega Industri sinegritas antara kedua belah pihak bisa sejalan dalam pembangunan.

“Jadi keberadaan OPD di Mega Industri yakni untuk melakukan pekerjaan yang terpadu, misalnya Dinkes untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Dishub untuk melakukan pengawasan tambang galian C, Disnakertras untuk mengawasi perekrutan Tenaga Kerja, Dinas PU dalam hal pembangunan jalan dan Dinas Perindustrian untuk melakukan pengawasan ekspor,” tuturnya. (Adv)

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version