MEDIAKENDARI.COM – KENDARI, Proyek pekerjaan jalan, dari Balai Jalan Nasional (BJN) Wilayah Dua Sultra, yang menghubungkan Konawe – Konawe Utara, yang mulai dikerjakan pada tahun 2015 lalu, hingga saat ini Mey 2017, kondisi jalannya rusak parah, menuai kritik keras dari masyarakat.
Akibat kerusakan jalan tersebut, masyarakat yang melintasi dari arah Desa Paku hingga bisa tembus ke pertigaan Poros Jalan, Kelurahan Poahara memakan waktu berjam jam lamanya.
Padahal, kontraktor yang mengerjakan jalan dengan diameter, panjang 16,7 km dengan lebar 6,5 meter. Atau setara dari titik nol pertigaan Kelurahan Poahara sampai Desa Paku, Kecamatan Morosi, di kritik keras oleh Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabar ST MM.
Kepada MEDIAKENDARI. COM, Gusli mengatakan kerusakan jalan yang mengancam terputusnya akses transportasi masyarakat dari dua kabupaten tersebut seharusnya pihak dari Balai Jalan Nasional (BJN) Sultra dan Kontraktor jangan menyalahkan siapa siapa lagi.
Sebab, jika diamati secara seksama, kerusakan jalan tersebut, harus diliat apakah progres pekerjaan saat itu, sudah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan kontraktor.
Pasalnya, proyek tersebut, sejak dua tahun lalu, dikerjakan tidak selesai-selesai hingga musim penghujan datang.
“Proyek itu dikerja pada tahun 2015. Jika kita bandingkan dengan sekarang sudah bulan Mey 2017, masa tidak ada klar klarnya. Apalagi proyek itu, dibawah pengawasan BJN Sultra, seharusnya PPK harus melihat cocok tidak dengan progres pekerjaan yang dia kerja kontraktor, dengan waktu pekerjaan hingga saat ini,”ujar Ketua DPRD Konawe, Jumat Malam di Kendari.
Menurutnya, PPK 10 BJN Sultra dan Kontraktor tidak perlu menyebut, apalagi menyalahkan siapa siapa, sebab pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh kontraktor dibawah pengawasan BJN sangat lambat.
” Kami yakin itu, pekerjaan sangat lambat dikerjakan dan coba bandingkan sudah bulan mey sekarang ini. Coba tanya PPK lagi dan Kontraktornya, sudah berapa persen progres pekerjaan itu, ” ungkapnya lagi.
Gusli mengatakan, apalagi pekerjaan jalan yang dikerjakan itu, adalah dalam rangka percepatan pembangunan sesuai Program Nasional, Program Pemerintah Pusat membuka akses jalan ke Mega Industri Konawe, di Morosi.
” Sehingga tidak perlu ada yang disalahkan lagi. Intinya pekerjaan itu tanggungjawab mereka, “cetusnya (run/red)
