Redaksi
KENDARI – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh meminta kepada seluruh pengusaha pertambangan yang telah beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk melibatkan perusahaan daerah. Demikian disampaikan saat ekspose satu tahun kepemimpinan Ali Mazi – Lukman (Aman) di salah satu hotel di Kendari, Kamis (5/9/2019).
“Ada 393 perusahaan tambang, kita minta mereka untuk berkantor di Sulawesi Tenggara, meski saat ini baru 26 yang berkantor,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Tenggara ini berharap kepada pihak perusahaan daerah khusus perbankan untuk menarik para investor baik demostik maupun asing untuk berinvestasi dengan adanya potensi sejumlah daerah di Sultra seperti tambang nikel, aspal, dan tambang lainnya.
“Kita juga minta ketika melakukan aktivitas pertambangan agar melibatkan perusahaan daerah sehingga kesejahteraan untuk rakyat dapat tercapai,” harapnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, La Ode Syarif, mengatakan, kontribusi sektor pertambangan di Sultra cukup besar, namun sayang kontribusi ke daerah sangat kecil.
Baca Juga:
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
“Tambang kita itu besar, tetapi pada saat yang sama, kontribusinya terhadap APBD Sultra, menurut Kepala Dinas ESDM kurang dari 15 persen,” katanya kepada wartawan di Kendari, Senin (24/6/2019).
Berdasarkan data yang dihimpun KPK dari 43 Wajib pajak IUP Pertambangan yang aktif, hanya 29 yang membayar Pajak Pengahasilan (PPH).
