Reporter : Ardilan
BAUBAU – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan lebih awal daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sejumlah daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja KPPN Kota Baubau. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca gempuran pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.
Kepala KPPN Kota Baubau, Nazuar mengungkapkan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan lebih awal yakni sebelum Tahun Anggaran 2021 dimulai. Ia pun bersyukur hal itu terlaksana dengan baik.
Ia berharap penyerahan DIPA lebih awal tersebut dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan strategis. Belanja pemerintah juga diharapkan dapat memberikan stimulus guna membangkitkan perekonomian nasional secara umum dan perekonomian daerah secara khusus.
“Syukur Alhamdulillah pula di tengah pandemi Covid-19, acara hari ini dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan segala keterbatasan acara ini dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan satker-satker K/L serta perwakilan dari bank operasional di wilayah kerja KPPN Baubau,” ucap Kepala KPPN Kota Baubau, Nazuar kepada MEDIAKENDARI.Com dikonfirmasi di kantornya usai penyerahan DIPA, Kamis 10 Desember 2020.
Selain penyerahan DIPA, kata Nazuar, pihaknya juga memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada satker-satker K/L yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2020.
“Penghargaan akan diberikan berdasarkan kategori yang sudah kami buat yaitu satker terbaik kategori kinerja pelaksanaan anggaran (pagu besar), satker terbaik kategori kinerja pelaksanaan anggaran (pagu sedang), satker terbaik kategori kinerja pelaksanaan anggaran (pagu kecil), satker terbaik kategori kinerja pertanggungjawaban bendahara, satker terbaik kategori kinerja rekonsiliasi dan pelaporan keuangan dan satker terbaik kategori the most committed costumers,” urainya.
Nazuar menuturkan pihaknya juga melakukan penandatanganan pakta integritas, yang secara simbolis akan diwakili oleh perwakilan satker K/L. Penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari komitmen bersama untuk dapat melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia menyebut, total belanja negara yang direncanakan tahun 2021 mencapai Rp 2,750 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.806.595.046.000 dialokasikan ke Wilayah Kerja KPPN Baubau meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Wakatobi, Buton Selatan dan Buton Tengah.
Sedangkan dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga, lanjut Nazuar, sebesar Rp 859,8 miliar dan dana transfer sebesar Rp.946,7 miliar. Alokasi belanja K/L untuk wilayah kerja KPPN Baubaubsebesar Rp 862,8 miliar akan dialokasikan kepada 16 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 102 Satuan Kerja (Satker). Alokasi tersebut terdiri dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 330,3 miliar, belanja barang sebesar Rp 228,7 miliar, belanja modal sebesar Rp 303,6 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 0.
“Alokasi pagu tersebut berasal dari sumber dana antara lain rupiah murni, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan penerimaan lainnya.
Sedangkan untuk alokasi transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp 946,7 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 151 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 2,458 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 607,5 miliar, DAK non fisik sebesar Rp 338,2 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 121,5 miliar,” bebernya.
Untuk Tahun Anggaran 2021, Ia berharap segala hal yang sudah baik dapat dipertahankan serta semua hal yang masih dapat ditingkatkan, agar ditingkatkan guna mencapai hasil yang maksimal.
“Tidak lupa pula marilah kita bersama-sama mendoakan agar pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat menjalankan segala aktivitas secara normal kembali,” pintanya.
Ditempat sama, Kepala Kanwil DJPB Sultra, Arif Wibawa mengatakan penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat, mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi.
Ia menilai berbagai kebijakan dibuat guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif perpajakan maupun dari sisi belanja negara, baik dari pusat dan daerah yang dilakukan percepatan, serta dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah.
Arif Wibawa juga menjelaskan sesuai Perpres 72/2020, APBN 2020 diperkirakan akan mengalami defisit 6,34% dari PDB atau sekitar Rp 1.039 Triliun. Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun akhir 2020.
“Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid, memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi. Keuangan Negara harus benar-benar dilaksanakan secara efektif mengingat tekanan yang luar biasa akibat pandemi Covid-19,” tuturnya.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi meskipun di tengah segala keterbatasan karena pandemi Covid-19, namun KPPN Baubau tetap dapat menyelenggarakan acara penyerahan DIPA dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Tidak lupa pula saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Baubau dan segenap undangan pada hari ini dapat berkenan hadir ,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin. kata dia, pihaknya mengucapkan erima kasih kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra serta Kepala KPPN Kota Baubau.
Menurutnya, belanja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan dapat menjadi stimulus yang sangat baik bagi perekonomian. Sinergi keduanya akan sangat diperlukan guna menjamin capaian output yang maksimal. Dengan sinergi yang baik diharapkan tidak ada tumpang tindih kebihajakan, tercipta keselarasan dalam pembangunan serta dapat terwujud kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami selaku pemerintah daerah akan selalu siap untuk bersinergi bersama guna pelaksanaan pembangunan serta merumuskan kebijakan. Kami sangat berharap pelaksanaan realisasi belanja dari satker Kementerian/Lembaga dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap daerah serta dapat berdampak dalam mengangkat perekonomian masyarakat di daerah,” pungkas Wali Kota dua periode itu.
