Redaksi
KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., terus melakukan kunjungan kerja resminya ke sejumlah kementerian dan lembaga. Kamis 18 Februari 2021, di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Menaker Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
Rombongan Gubernur Ali Mazi, antara lain Asisten I Setprov. Sultra Basiran, Kepala Bappeda Prov. Sultra J. Robert Maturbongs, dan Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu. Sedangkan Menteri Ida Fauziyah didampingi Dirjen Binalattas Budi Hartawan, Staf Khusus Menaker Caswiyono Rushdie, dan Anggota Tim Asistensi Kemenaker Bowo.
Setibanya di Kav. 51, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Gubernur Ali Mazi dan rombongan langsung menuju ruang kerja Menaker Ida Fauziyah. Demi mematuhi Protokol Kesehatan yang diberlakukan di lingkungan kementerian tersebut, rombongan Gubernur Ali Mazi sejenak transit di ruang tunggu, memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi pertemuan.
Di ruang kerja bersaput warna kuning gading dan bercorak garis keemasan itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Menaker Ida Fauziyah membicarakan dukungan dan langkah lanjutan bagi persiapan hibah aset milik daerah dan peningkatan status Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional (BBPVI) di Kendari.
Di hadapan Menteri Ida Fauziyah, Gubernur Ali Mazi menyatakan dukungan penuh pada program Kemenaker RI terkait meningkatan sumber daya manusia melalui skema transfer of knowledge (alih pengetahuan) yang selama ini diperjuangan Menteri Ida Fauziyah melalui kementerian yang dipimpinnya.
Perubahan statuta aset dan peningkatan kelas BLK Kendari dipandang penting untuk mempersiapkan SDM Sulawesi Tenggara dan Kawasan Timur Indonesia menghadapi era industri teknologi tinggi yang sedang dipersiapkan dan segara diberlakukan.
Seperti yang telah dikabarkan dan disebutkan kembali oleh Gubernur Ali Mazi, bahwa Indonesia sedang memulai era high-tech industry, dengan proses masuknya sejumlah perusahaan teknologi tinggi berskala industri, seperti Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) asal Tiongkok, LG Energy Solution (Korea Selatan), Panasonic (Jepang), hingga Tesla (perusahaan mobil listrik ternama asal Amerika Serikat).
Pendekatan itu sengaja dilakukan untuk mewujudkan industri kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tidak hanya menjadi konsumen, Indonesia juga menjadi produsen baterai lithium terbesar, sekaligus produsen kendaraan listrik dunia.
Menurut Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Menteri Ida Fauziyah, Indonesia tidak boleh menunggu masa tersebut datang, namun justru harus segera bersiap dengan membangun zona pelatihan tenaga kerja berskala besar yang mampu diserap industri berteknologi tinggi tersebut.
Pemprov Sulawesi Tenggara tidak main-main. Gubernur Ali Mazi segera merespon kepentingan tersebut dengan menyiapkan lahan seluas 4,5 hektar di dalam kota Kendari untuk pembangunan Balai Besar Pelatihan Vokasi Internasional.
Dengan dukungan program yang luar biasa dari Menteri Ida Fauziyah, maka perlunya peningkatan kapasitas BLK Kendari yang tidak hanya bertaraf regional, namun juga selevel Nasional, bahkan Internasional.
“Sejumlah perusahaan strategis yang kini beroperasi di Sultra atas dukungan Ibu Menteri, maka sehubungan dengan realitas yang dicanangkan ini, kita diperhadapkan dengan tantangan bagaimana melatih masyarakat menjadi calon tenaga kerja yang bisa menetrasi kasawan-kawasan industri yang sedang berjalan dan yang akan didirikan. Hal seperti ini memerlukan intervensi Kementerian Ketenagakerjaan berupa kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Lokal binaan BLK,” jelas Gubernur Ali Mazi kepada Menteri Ida Fauziyah.
Lahan yang dipersiapkan oleh Pemprov Sultra untuk pembangunan BBPVI Kendari tersebut berada tepat di tengah kota dan berhadapan langsung dengan Mapolresta Kendari. Selain strategis, juga memiliki tingkat keamanan maksimal.
Itikad luar biasa politisi Nasdem itu segera direspon oleh Menteri Ida Fauziyah. Menurut Menteri Ida Fauziyah, sesungguhnya kendala kementeriannya selama ini berkutat pada belum adanya awareness (kesadaran) dari banyak pemerintah daerah.
“Di banyak pemda, SDM belum dijadikan keunggulan dan kompetensi yang prioritas. Pemda kerap berpikir bahwa SDA adalah bentuk investasi yang “tidak penting”, lama, dan tidak kelihatan, sehingga tidak berdampak langsung. Sehingga saya senang sekali, sebagai menteri, saya gembira jika ada kepala pemerintahan di daerah, seperti Gubernur Ali Mazi yang memiliki awareness yang luar biasa, juga high commitment dan political will. Itulah yang kami tunggu,” ujar Menteri Ida Fauziyah.
Gubernur Ali Mazi sangat berterimakasih kepada Menteri Ida Fauziyah. Wajah BLK yang dulu kurang diminati sebagai penataran kompetensif, segera berubah. Saat masih berada di bawah wewenang pemda, BLK kurang mendukung kepentingan dunia usaha. Hal tersebut disebabkan keterbatasan pendanaan sehingga berimbas pada ketersediaan tenaga pelatih. “Setelah berada di bawah wewenang Kementerian, BLK dengan beragam kegiatannya mampu mencari minat dan mendorong masyarakat untuk menetrasi lapangan kerja tersedia, atau yang disediakan oleh perusahaan,” kata Gubernur Ali Mazi.
Sebagai bukti komitmen Gubernur Ali Mazi kepada Kemenaker RI, Pemprov. Sultra akan bersinergi demi kelancaran perizinan, alokasi lahan yang telah disetujui gubernur, yang saat ini sedang menunggu proses hibah AMD di DPRD Sultra. Kemenaker RI bahkan dapat memulai proses konstruksi infrastruktur BBPVI Kendari sembari menunggu finalisasi persetujuan legislatif mengenai hibah AMD.
Dikatakan oleh Menteri Ida Fauziyah, bahwa Kemenaker RI saat ini memiliki “sembilan lompatan”, yang salasatunya adalah Transformasi BLK, yang mencakup empat plaform (4R), yakni; Rebranding, Revitalisasi, Reorientasi, dan Relationship. “Namun kendala utama kami adalah BLK yang dikelola oleh pemda, tidak bisa didorong cepat untuk melakukan transformasi. Makanya kami butuh ada BLK di setiap provinsi. Saat ini Kemenaker RI memiliki 21 BLK di 15 provinsi. Jumlah ini masih sedikit. Masih ada BLK yang melakukan pembinaan di luar provinsinya, seperti BLK Nusa Tenggara Barat yang melakukan pembinaan tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur,” jelas Menteri Ida Fauziyah
Oleh Kemenaker RI, Transformasi BLK dilakukan secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, serta sarana dan fasilitas, agar memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional.
Transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi minimal memiliki satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP); berupa penyiapan kompetensi instruktur; dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; dan integrasi proses pelatihan dan penempatan.
Sementara dari segi persepsi, Kemnaker RI akan memperkuat sinergi industri UMKM; berupa peluang Program Pemagangan Luar Negeri (PPLN) ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK yang masif. Adapun segi substansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi; implementasi pelatihan teknisi di balai besar fokus pelatihan pada sektor prioritas (manufaktur, pariwisata dan pertanian); dan penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK-UPTP dan BLK-UPTD.
Sementara dari segi sarana dan fasilitas, fokus pada pemberdayaan dan implementasi 4R BLK. “Aspek pelatihan juga mencakup penyiapan peserta PPLN dapat dioptimalkan di BLK yang menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan; dan fokus pelatihan di lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja professional,” jelas Menteri Ida Fauziyah lagi.
Dijelaskan oleh Menteri Ida Fauziyah, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK-UPTP. Artinya, masih ada 18 Provinsi yang belum memiliki BLK-UPTP, termasuk empat provinsi di Sulawesi; yaitu Gorontalo; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; dan Sulawesi Barat.
Keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK-UPTP yakni, pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat (Kemenaker RI); percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi; dan meningkatkan kualitas SDM di provinsi tersebut, sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi di provinsi tersebut.
“Kami berharap ada sinergi, berbagi peran, dan anggaran jika memang diperlukan. Pemda jangan lepas tangan dan menyerahkan seluruhnya kepada Kemenaker RI, sebab masyarakat yang hendak dibina adalah masyarakat di daerah tersebut, sehingga pembagian peran tersebut sangat penting,” demikian Menteri Ida Fauziyah.
Dicontohkan oleh Menteri Ida Fauziyah, di Sulawesi Tenggara, kerja Kemenaker RI cukup berat. Investasi VDNI di Kawasan Industri Strategis Nasional (KISN) Morosi, misalnya, di satu sisi, Tenaga Kerja Lokal dibutuhkan dalam posisi tertentu. “Tetapi kami ingin memastikan bahwa harus ada transfer of knowledge-nya. Saya sampaikan kepada Kemenko Marves RI, bahwa Kemenaker RI tidak sedikit pun berniat menghambat investasi, kecuali bahwa kami butuh penyesuaian. Sehingga Menko Marves mengerti, bahwa concern saya adalah bagaimana Tenaga Kerja Lokal itu mendapat tempat.”
Ketika itu, salasatu syarat yang dimajukan oleh Menteri Ida Fauziyah adalah investasi VDNI harus diiringi dengan adanya komitmen transfer of knowledge kepada TKL melalui BLK. Mereka setuju memfasilitasi TKL dengan memperkuat BLK kita. Sharing-nya berupa peralatan dari mereka atau sebaliknya. Nanti kita tagih komitmennya. Saya akan datang ke Sulawesi Tenggara untuk menagih komitmen tersebut,” tegas Menteri Ida Fauziyah.
Sebelum mengakhiri pertemuan dan sesi foto bersama, Gubernur Ali Mazi menyerahkan cinderamata dan dua Surat Gubernur tentang Persetujuan Hibah Aset Milik Daerah Pemprov Sultra, dan Surat Gubernur tentang Dukungan Peningkatan Status BLK. (ADV)
