Reporter : Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Front Rakyat Sultra Bela Wawonii ikut merespon kedatangan Presiden, Joko Widodo di Kota Kendari. Rencananya lembaga ini akan melakukan aksi demonstrasi, meski Surat Pemberitahuan Aksi (SPA) mereka ditolak pihak Kepolisian.
Koordinator aksi Mando Maskuri menuturkan, meski pihak Polres Kendari menolak SPA yang diajukan pada Rabu (27/2/2019) lalu, pihaknya tetap bersikeras untuk melakukan aksi demonstrasi.
Untuk tuntutan yang akan disampaikan yakni persoalan pertambangan di Sultra, khususnya yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
“Aksi kami ini merupakan keresahan masyarakat Wawonii terhadap masuknya pertambangan. Padahal Konkep itu hanya pulau kecil,” ujarnya saat konferensi pers di salah satu Warkop di Kendari, Jumat (1/3/19).
- ASR-HUGUA Bakal Bentuk Badan Ekonomi Kreatif Daerah Untuk Bina Potensi Anak Muda
- Partai Gerindra Berangkatkan Dua Warga Konawe Pemenang Paket Umroh Saat Deklarasi Paslon HADIR
- Kadis Kominfo Sultra Apresiasi Kehadiran BSSN RI untuk Gelar Rapat Bersama dan Evaluasi Keamanan Siber dan Sandi Negara
Sementara itu, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kendari, Agus menuturkan, persoalan pertambangan di Konkep telah menjadi keresahan bagi masyarakat. Hal itu dikarenakan sebagian besar warga menolak adanya pertambangan tersebut.
“Makanya kami meminta Pak Jokowi untuk mencabut semua IUP di Konkep karena sudah meresahkan masyarakat,” paparnya.
Senada dengan itu, Anggota Serikat Tani Nasional (STN) Sultra, Wiwin Irawan menerangkan, bahwa pihaknya kecewa dengan sikap kepolisian yang menolak SPA hanya dengan cara lisan. Padahal menurutnya SPA disampaikan secara tertulis.
“Harusnya kalau ditolak harus secara tertulis bukan dengan cara lisan. Tapi kami akan tetap melakukan aksi,” tegasnya.
Untuk diketahui, Front Rakyat Sultra Bela Wawonii sendiri terdiri dari beberapa organisasi, yakni Persatuan Masyarakat dan Mahasiswa Wawonii (PMMW), LMND, STN serta HMI MPO. (B)
