Reporter : Hasrun
BOMBANA – Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis 14 Oktober 2021.
Prof Diah Natalisa kali pertama datang di Bombana. Ia hadir menggunakan helikopter warna kuning milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tebu di wilayah Bombana sekitara pukul 9.00 Wita.
Saat memasuki wilayah MPP, Diah Natalisa bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Hj. Nur Endang Abbas dan rombongan disambut dengan tarian lokal khas Moronene tari “Momani”. Tari Momani oleh warga lokal dipercayai akan melindungi pengunjung di wilayah itu yang baru menginjakan kaki di Bombana.
Sebagai tamu kehormatan, Diah Natalisa dan rombongan juga disambut dengan “Mopoindahi Sincu” serta tarian “Melawa” budaya lokal Moronene.
Saat menyampaikan sambutan, Menpan RB Tjahyo Kumolo melalui Deputi Pelayanan Publik, Prof.Dr.Diah Natalisa mengatakan, praktek birokrasi harus dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan cepat.
“Tidak ada lagi birokrat yang mempersulit perizinan. Tidak ada lagi birokrat yang melakukan praktek pungutan liar kepada pengusaha. Budaya tersebut adalah penyakit yang harus diselesaikan bersama,” kata Prof Diah Natalisa saat menyampaikan sambutanya.
Diungkapkan Diah, Menpan RB, Tjahyo Kumolo ketika pertama kali mendengar rencana peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bombana, ia sangat antusias.
“Ini bukti nyata Bupati Bombana dan jajaran memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sultra khususnya Bombana daerah sangat potensial.hadirnya MPP, kini masyarakat serta pelaku usaha dapat lebih memaksimalkan pengurusan perizinan serta layanan publik lainnya,” ujarnya.
Dijelaskan lagi, kehadiran MPP di Bombana merupakan MMP ke 45 di Indonesia. Serta pertama di Sultra.
“Ini wujud nyata dari keseriusan pemerintah dalam melaksanakan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia maju,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bombana, Tafdil menjelaskan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah itu sebanyak 14 loket dengan 14 instansi dan lima instansi fertikal.”Total jenis layanan sebanyak 147,” tukas Tafdil.
Mantan bupati dua periode ini menegaskan, dalam pelayanan di MPP tidak ada perbedaan kelas. Dari masyarakat biasa, petani, nelayan pengusaha semua dilayani dengan baik.”Tidak pakai sendal juga diterima kalau datang di sini. Tidak ada perbedaan semua dilayani dengan baik,” tegasnya.
MPP sangat memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan layanan, adanya MPP dapat mengifisienkan waktu serta biaya bagi masyarakat yang sedang mengurus layanan publik
“Bayangkan kalau 14 layanan dengan 14 kantor melaluiMPP bisa diselesaikan di satu tempat saja,” pungkasnya.
