Reporter : Ardiansyah
KENDARI – Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengkritik lemahnya pengawasan Dinas ESDM Sultra, dalam mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah kepulauan.
Menurutnya, Pertamina cenderung hanya mendistribusikan BBM ke SPBU di wilayah daratan, sedangkan SPBU tersebut hanya melayani kebutuhan kendaraan roda dua dan empat.
“Untuk wilayah Kepulauan seperti Wakatobi, Buton, Muna dan Bombana banyak kendala yang dihadapi, apalagi soal distribusinya tidak menyentuh langsung ke masyarakat seperti nelayan,” tegasnya, via seluler, Kamis, 10 September 2020.
Politisi PDIP ini mencontohkan, akibat lemahnya pengawasan Dinas ESDM Sultra, distribusi BBM subsidi di Kecamatan Wangi-wangi dan Kabupaten Bombana, diduga menjadi permainan banyak oknum.
“Kapal nelayan seperti Jhonson butuh BBM, mereka terpaksa beli di pengecer dengan harga mahal. Bila masyarakat melaporkan masalah ini, tentu DPRD dapat memangil pihak yang berkompeten dalam penanganan distribusi BBM,” tambahnya.
Selain itu, Politisi asal Wakatobi ini juga mempertanyakan kuota BBM subsidi di Sultra, karena berdasarkan amatannya BBM bersubsidi lebih banyak disalurkan ke wilayah daratan.
“Sementara masyarakat pesisir kurang mendapatkan. Baik itu Pertamina maupun Dinas ESDM Provinsi Sultra, harus ada kejelasan dan ketegasan soal distribusi dan pengawasan BBM subsidi,” pungkasnya.
