ADVDaerahINDONESIAKONAWENASIONALNEWS

Pj Bupati Konawe Hadiri Penganugerahan Desa Ahuawatu sebagai Desa Anti Korupsi 2023 dari KPK

809
×

Pj Bupati Konawe Hadiri Penganugerahan Desa Ahuawatu sebagai Desa Anti Korupsi 2023 dari KPK

Sebarkan artikel ini

KALIMANTAN TIMUR, Mediakendari.com – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Harmin Ramba menghadiri penganugerahan Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe sebagai salah satu desa anti korupsi tahun 2023 oleh KPK RI bersama 21 desa lainnya dalam kegiatan launching Desa Antikorupsi 2023 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Selasa 29 November 2023.

Harmin mengapresiasi predikat desa anti korupsi dari KPK itu.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi yang didampingi Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding memapaparkan bahwa program Desa Antikorupsi merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sejak tahun 2021 bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Sepanjang tahun 2021-2023 ada 33 Desa yang tersebar di 33 Provinsi. Sebanyak 22 desa di Indonesia yang menjadi percontohan desa antikorupsi ditahun 2023 termasuk,” ucap Kumbul saat live steraming.

Penetapan desa antikorupsi ini berdasarkan 3 trisula yakni pendidikan, pencegahan, dan penengakan hukum, yang mana ketiganya harus dilakukan secara masif.

“KPK membuat program sehingga masyarakat mau tidak mau ikut ambil bagian salah satunya program Desa Anti Korupsi, yang sanksinya kalau tidak lolos desa tersebut akan merasa malu,” katanya.

Dari hasil itu, KPK melakukan observasi untuk mengecek usulan, kemudian melakukan observasi lima indikator. Jika dinilai tidak mencukupi indikator yang dilihat adalah kemauan masyarakat yang ingin berubah.

KPK melakukan observasi dan turun langsung melakukan wawancara hingga melihat situasi desa dari segi potensi perubahan selama setahun berproses. Kemudian lakukan rapat untuk menentukan desa-desa mana yang akan jadi percontohan. ” Jadi tidak harus desa itu baik dan dapat penghargaan ini itu,” jelasnya.

Ia menjelaskan poin utama dari penilaian adalah bagaimana peran masyarakat ikut terlibat. Dan setelah ditentukan desa antikorupsi dilanjutkan bimbingan teknis ke lapangan sebagai pemenuhan indikator.

Selanjutnya KPK mendampingi desa tersebut selama satu tahun dengan memonitor dan update kegiatan. Termasuk bagaimana masyarakat turut berperan. Sebab itu, betapa bahagianya nanti satu desa jika ditentukan sebagai percontohan desa antikorupsi.

“Hasil penentuan itu tidak ada intervensi dari manapun. Makanya besok highlight-nya itu masyarakat bergembira, sampai orang tua pun menangis haru,” katanya.

You cannot copy content of this page