DaerahWAKATOBI

Politisi Wakatobi Protes Dana Tukin Dialihkan untuk Tangani Corona

539
Hj. Erniwati Rasyd, Anggota DPRD Wakatobi 3 Periode dari Partai Gerindra

Reporter: Asrul Hamdi / Editor: La Ode Adnan Irham

WAKATOBI – Anggota DPRD Wakatobi, Hj. Erniwaty Rasyid menyayangkan anggaran yang akan dirubah atau dialihkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi untuk penanganan penyebaran Covid-19 lamban eksen. Hal tersebut diungkapkan politisi Gerindra tersebut dalam Rapat Kerja Bersama Pemda Wakatobi tentang Refocusing dan Relokasi Anggaran, Rabu 22 April 2020.

Erniwati menambahkan, setelah ada Instruksi Presiden, Keputusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, seharusnya Pemda merubah Peraturan Bupati untuk dilaporkan kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya dilaporkan ke Kemendagri.

Laporan ke DPRD kata dia, adalah bagian dari tugas DPRD mengetahui dalam relokasikan semua anggaran itu dibawa ke APBD Perubahan untuk menyampaikan apa saja yang dialihkan.

“Kita sudah lihat bersama bahwa di dalam APBD kita ada 300 juta dana jaga-jaga dan sudah dijelaskan Sekda untuk belanja APD dan ada juga 300 juta di Dinas Sosial yang dibawa ke Bantuan sosial, saya tidak tahu dengan cara apa Dinsos merealisasikan itu barang,” bebernya.

Erniwati tidak setuju dan meminta ditinjau kembali anggaran Rp 16 Miliar refocusing dan relokasi yang diusulkan Pemda, karena terbesar adalah Rp 12 Miliar diambilkan dari Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai.

“Ini 12 Miliar dari Tukin Pegawai, sementara aturannya jelas belanja barang dan jasa. Saya kira kalau Pemda berani, PU cabut Rp 10 M karena banyak anggaran yang tidak urgensi disana. Pembangunan Kantor Bupati 7 M, apakah itu urjen atau tidak untuk tahun ini ? Untuk rabat tersebar 3 M, kemudian Jembatan dan jalan. Kenapa kita tidak berani untuk copot dari sana Pak ? Ini penting, kenapa harus dari Tukin?”. pintanya

Sementara itu ditempat yang sama, Jumadin Sekretaris Daerah Wakatobi menjelaskan, menggunakan anggaran Tukin karena untuk Januari belum ada SKnya dan akan dikembalikan ke kas daerah.

“Kita meminjam Januari, dengan asumsi Januari itu pasti akan dikembalikan ke kas daerah. Ke kas negara karena waktu itu belum ada SK maka bisalah kita pake kesana,” jelas Jumadin dalam rapat kerja bersama DPRD Wakatobi.

Erniawati yang juga Ketua Gerindra Wakatobi, menganggap Pemda sangat berani meminjam dana Tukin sementara jelas-jelas bahwa anggaran sudah dikurangi secara rasional, mau ambilkan dimana lagi Tukin Pegawai kita kalau sudah dipake anggarannya.

“Kalau pegawai tidak sejahtera dengan Tukinnya maka berdampak kepada masyarakat kita semua. Hari ini kita sudah terdampak Covid, kita mau berdampak lagi. Cobalah Pak, coba kita lihat kembali anggaran kita,” tutupnya. (A)

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version