Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Anggota Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 3 Lameroro, Kecamatan, Rumbia Kabupaten Bombana, melakukan kesalahan saat mengisi C1 Plano Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, saat penghitungan surat suara.
Kesalahan ini sempat menimbulkan protes dari sejumlah saksi peserta Pemilu, akibatnya, Panwaslu setempat merekomendasikan proses penghitungan suara di TPS tersebut dihentikan sementara.
Anggota PPK Kecamatan Rumbia Sabar mengatakan, peristiwa ini murni kesalahan anggota KPPS Lameroro yang bertugas di TPS 3, karena salah menulis di C1-Plano, saat saat penghitungan suara DPR RI.
“Kesalahannya, penulisan surat suara sah di kolom Caleg, tapi dia tulis juga sah di kolom partai. Kan kalau begitu otimatis suara partai akan bertambah,” ungkap Sabar ditemui di TPS 3 Lamororo, Rabu(17/4/2019).
Begitupun juga sebaliknya, kata Sabar, tidak boleh surat suara sah di kolom partai baru ditulis juga sah di kolom Caleg. Atas kejadian itu, pihaknya sudah berkordinasi dengan KPU serta Panwaslu.
Baca Juga :
- Usai Pengembalian Rp401,6 Miliar, Kejagung Periksa 4 Saksi BUMN dalam Kasus Nikel PT CNI
- Upacara Haornas 2026 di Polda Sultra, Pesan Menpora: Olahraga Pemersatu Bangsa
- Mahasiswa KKA UM Kendari Buat Peta Administrasi Desa Anugerah
- Daftar Perusahaan Tambang Masuk Daftar Sanksi Administratif RP80,19 TRILIUN, ANTAM Terbesar, Perusahaan Istri Gubernur Sultra ASR urutan ke 10
- GERAK – SULTRA : Jangan Hanya Sanksi Administrasi Saja Yang Kena Istri Gubernur Sultra ASR, KPK RI Kejar Pidana Pembongkaran Hutan Lindung Tambang Nikel di Pulau Kabaena Dan Aliran Dana
- Gerak Sultra Desak KPK RI Ambil Alih Penanganan Kasus PKH PT TMS, Diduga Gubernur Sultra ASR Cuci Tanggan ke Istrinya, Diminta Telusuri Pengembalian Sanksi Rp500 M dari 2 Triliun
“Kami sudah kordinasi dengan KPU, dan Panwaslu dan hasilnya rekomendasinya kami menunggu C1 Plano yang baru,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Komisioner Panwaslu Kecamatan Rumbia Nina bahwa peristiwa tersebut sudah dikordinasikan dengan KPU dan Bawaslu untuk mencari solusinya.
“Untuk itu, kita tulis rekomendasikan untuk penghentian sementara sambil menunggu C1 Plano, yang baru,” pungkasnya. (A)
