JAKARTA, mediakendari.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempromosikan program Generasi Berencana (GenRe) ke kancah internasional. Program ini dinilai menjadi salah satu sarana yang tepat dalam upaya pencegahan atau percepatan penurunan stunting di dunia.
“Persoalan remaja menjadi penting dan program GenRe yang diinisiasi dan dikembangkan BKKBN bisa go internasional di tengah arus dunia yang serba teknologi. Program ini bisa untuk pencegahan stunting, mengatur jarak kelahiran anak. Sehingga akan lahir generasi sehat dan berkualitas.” Hal itu dikatakan Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN, Prof. drh. M. Rizal M Damanik, MRep.Sc, PhD, Senin (14/8/2023), secara daring.
Selama tiga dari 8 – 10 Agustus 2023, Rizal Damanik didampingi Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pulin) BKKBN berada di Daka, Banglades, menghadiri Pertemuan Tahunan Partners In Population and Development (PPD) ke-38.“Ini yang akan saya usung (program GenRe). Kita ingin menjadi trendsetter. Sehingga di seluruh dunia tidak lagi lahir bayi stunting,” ujar Rizal Damanik.
Rizal Damanik juga mengemukakan rencananya bertolak ke Kairo, Mesir, pada Oktober 2023 atas undangan pemerintah setempat untuk memaparkan best practice (praktik baik) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Dalam rangka persiapan peringatan ICPD +30 tahun 2024, Rizal Damanik mengatakan bahwa pertemuan tersebut di antaranya akan dihadiri sejumlah negara Afrika. Saat ini Republik Seychelles menjadi hub bagi kerjasama negara-negara Afrika dengan program yang diampu BKKBN. Diinformasikan pula bahwa delegasi Kenya dijadualkan akan belajar tentang KB Pasca Persalinan di Indonesia pada 17 – 23 September, selama lima hari. Menurut rencana, delegasi Kenya yang terdiri atas 12 dokter dan bidan akan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Madiun (Jawa Timur).
“Bangladesh juga ingin belajar ke Indonesia (tahun ini), tapi terkendali pendanaan,” ujar Rizal Damanik. Pemerintah Bangladesh termasuk yang paling sering bekerjasama mengirim peserta pelatihan internasional ke BKKBN. Hasilnya, capaian program KB di Bangladesh relatif semakin baik, merupakan dampak dari berbagai pelatihan internasional dengan BKKBN Indonesia,” ujar Rizal Damanik.
Pada Oktober 2023, delegasi India juga akan berkunjung ke Indonesia (Jawa Barat). Mereka akan belajar tentang Contraceptive Supply Chain Management. Filipina juga dijadualkan berkunjung ke Indonesia pada November 2023, bertujuan mempelajari tatakelola Kampung KB, stunting dan food bank, dengan lokasi kunjungan lapangan di Yogyakarta.
Hampir seluruh dari 26 negara anggota PPD, kata Rizal Damanik, sudah pernah belajar program Bangga Kencana, termasuk kesehatan reproduksi (Kespro), di Indonesia, kecuali Mexico. Kemitraan yang dikembangkan dengan negara-negara tersebut berpola G to G. Rizal Damanik mengatakan, sebagai media pembelajaran ke dunia internasional, BKKBN melalui Pulin juga mengembangkan program Ambassador Talk dan Ambassador Goes to Kampung KB. Bukan hanya berdampak positif bagi BKKBN, namun program-program yang dikembangkan itu juga memberikan banyak manfaat, di antaranya promosi bagi destinasi wisata tempat para Duta Besar melakukan kunjungan lapangan.
Lebih jauh Rizal Damanik mengemukakan tentang penyelenggaraan PPD yang beranggotakan 26 negara, dengan delapan negara sebagai Executif Committee (Banglades, Afrika Selatan, Cina, Indonesia, Benin, Kenya, Tunisia, Maxico). Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia mengusulkan agar uang keanggotaan sebesar US$20.000/negara (atau sekitar total US$ 520 ribu/tahun) dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kegiatan PPD lebih dinamis. Dana anggota yang tersimpan itu, sesuai usulan Indonesia, dialokasikan untuk anggaran sekretariat dan executive committee. Sisanya secara bergiliran selama tiga tahun ke negara anggota PPD. “Dibagikan sebagai dana stimulan. Dibagi secara bertahap ke negara anggota dalam periode waktu tiga tahun,” ujar Rizal Damanik.
Usulan Indonesia mendapat tanggapan positif negara-negara Afrika. Proporsi idealnya, menurut Rizal Damanik, 65-70 persen untuk kegiatan yang dikelola anggota. Sisanya 30-35 persen berjalan untuk sekretariat dan direktur eksekutif yang saat ini sedang dalam pemilihan.
