Proyek Hilirisasi Miliaran Dolar Terancam Seret, Komisi XII DPR RI: Kepastian RKAB Harga Mati
JAKARTA, Mediakendari.com – Komisi XII DPR RI melayangkan desakan keras kepada Kementerian ESDM untuk mempercepat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang di bawah holding MIND ID. Kepastian RKAB dinilai menjadi kunci agar proyek hilirisasi nikel bernilai triliunan rupiah tidak mandek.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan pemerintah harus tegas dan tidak berlarut-larut dalam proses revisi RKAB.
“Kita mendesak Kementerian ESDM untuk mempercepat setiap pengajuan RKAB dari semua subholding MIND ID. Kita mesti tegas,” ujar Ramson di Jakarta, Jumat lalu (19/9).
Desakan ini salah satunya untuk menyelamatkan operasional PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Raksasa nikel tersebut masih menggantung nasib revisi RKAB untuk menambah kuota produksi bijih di dua proyek strategis: Pomalaa, Sulawesi Tenggara dan Bahodopi, Sulawesi Tengah.
Tanpa tambahan kuota, pasokan bahan baku smelter terancam seret.
Data yang dihimpun, Vale menargetkan produksi 8,83 juta ton bijih nikel di Bahodopi pada 2026, namun kuota yang dikantongi baru 2,31 juta ton. Di Pomalaa, kebutuhannya bahkan lebih besar, yakni 18,06 juta ton, sementara kuota yang disetujui baru 5,85 juta ton.
Manajemen Vale menegaskan tambahan kuota bukan untuk jual ore mentah, melainkan untuk memenuhi komitmen pasokan ke fasilitas pengolahan yang sedang dibangun bersama mitra.
Vale sendiri tengah menggenjot Indonesia Growth Project (IGP) di Sorowako, Pomalaa, dan Morowali. Proyek ini menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk mengolah nikel kadar rendah menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), bahan baku utama baterai kendaraan listrik.
Senada, Anggota Komisi XII lainnya, Yulian Gunhar, mengingatkan tujuan hilirisasi adalah nilai tambah untuk negara.
“Bahwa negara menguasai sumber daya alam, diolah sendiri, menjadi industri, menciptakan nilai tambah, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat,” tegas Gunhar.
Ia menilai jika ore hanya dijual mentah, Indonesia kehilangan potensi lapangan kerja, industri, dan penerimaan negara.
Merespons desakan DPR, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan revisi RKAB Vale menjadi atensi khusus.
“Akan menjadi atensi saya untuk bisa kita tuntaskan,” kata Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII, Rabu lau (16/9).
Bahlil menjelaskan pemerintah telah memberikan kuota tahap awal. Pengajuan tambahan dari Vale sedang dievaluasi berbasis kinerja.
“Vale itu bukan dipotong. Kami kasih (kuota), tetapi dia minta tambah,” ujar Bahlil.
Pemerintah mengklaim perlakuan RKAB sama untuk semua perusahaan, dengan mempertimbangkan kinerja dan komitmen hilirisasi.
Namun bagi DPR, kepastian RKAB Vale kini menjadi ujian serius. Jika investasi smelter sudah dibangun tetapi pasokan bijih tidak pasti, maka hilirisasi yang didengungkan pemerintah terancam hanya jadi slogan.
Laporan : Redaksi.
