WAWONII – Manajemen PT Gema Kreasi Perdana (GKP), gerak cepat mengkanter isu tudingan perusahaan PT GKP melakukan kegiatan penyerobotan lahan berseleweran di jagat maya Media Sosial (Medsos) yang berlokasi di Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara.
Koordinator Humas PT GKP, Marlion menepis isu tersebut. Menurutnya, isu penyerobotan lahan tidak benar adanya alias hoaks. Yang benar, kata Marlon, adalah aktivitas perusahaan melakukan serangkaian kegiatan pembersihan area atau land clearing. Kegiatan itu, lokasinya berada diatas lahan area hutan kawasan masuk dalam wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan.
“Nga benar itu kita melakukan penyerobotan. Ini pasti miskomunikasi. Mungkin saja masyarakat melihat kita lagi eksen membersihkan lahan yang statusnya kawasan hutan. Padahal, PT GKP lagi melakukan pembersihan di area lahan masih lingkup kawasan perusahaan yang sudah memilki IPPKH dari instansi terkait,” papar Marlion kepada sejumlah media, Minggu (13/8/2023).
Marlion menyebut, terkait adanya tanaman cengkeh yang diklaim oleh warga. PT GKP sudah menganti rugi berupa ganti untung tanam tumbuh. Namun, hasil ganti untung tanam tumbuh itu, uangnya telah diberikan langsung kepada pemilik sah tanaman, walaupun lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan transaksi jual beli tanah.
“Kita tidak ada istilahnya jual beli lahan di kawasan hutan negara. Yang kita lakukan adalah ganti untung tanaman tumbuh. Hal itu perusahaan lakukan sebagai bentuk tali asih perusahaan kepada warga yang sudah melakukan kegiatan bercocoktanam diatas areal lahan yang dilarang,” urai Marlion.
Terkait, soal adanya kelompok warga yang melakukan perlawanan dan menyerang karyawan operator alat berat perusaan, kata Marlion, itu dilakukan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Padahal, proses ganti untung tanam tumbuh telah diberikan langsung kepada pemilik yang sah bernama Aremudin pada 9 Agustus 2023 lalu.
“Eh,belakangan, tiba-tiba ada warga yang juga mengaku sebagai pemilik lahan bernama Lamiri. Sementara Daru Aremudin dan Lamiri ini ternyata berstatus bersaudara kandung. Itu ketahuan setelah ditelusuri, Jadi kisruh yang muncul belakangan ini dilokasi tambang itu berlata belang permasalahan internal keluarga mereka sendiri. Kenapa kemudian harus perusahaan yang disalahkan. Padahal kita sudah melakukan pembayaran ganti untung tanam tumbuh,” bebernya.
Marlion menjelaskan, Laponu yang merupakan kakak tertua dari Daru Aremudin dan Lamiri membenarkan jika lahan yang menjadi objek keributan keluarga sudah dibebaskan oleh perusahaan PT GKP dengan cara ganti untung pada tahun 2019 sialam melalui Aremudin. Belakangan, salah seorang adiknya yang lain, Lamiri, mengklaim bahwa lahan tersebut miliknya. Laponu melalui Marlion berjanji agan segera menyelesaikan konflik keluarga yang berefek pada perusahaan
“Saya akan melakukan komunikasi, musyawarah mufakat dengan internal keluarga untuk mencari solusi dan jalan terbaik, sehingga permasalahn ini bisa segera selesai,” kata Laponu melalui Marlion
Marlion menambahkan akibat konflik kelarga terkait membuat terjadi aksi protes warga yang beujung perusak alat berat milik PT GKP. Tak hanya itu, perusahaan dituding melakukan intimidasi dan kekerasan dan mendatangi lokasi tambang yang sedang melakukan pembersihan akibat kesalahpahaman atar rumpun keluarga bersaudara mengecap pihak perusahaan.
“Perusahaan telah berusaha melakukan dialog dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat yang memprotes kegiatan land clearing juga berdialog sekira sekitar 1 jam, Namun masih menemui jalan buntu. Akhirnya pihak perusahan memilih untuk pulang. Hanya saja, saat tim perusahaan akan pulang, aksi anarkis mulai dilakukan. Karyawan dilempari tanah dan lumpur. Pada tanggal 10 Agustus lalu, kami datang ke lokasi. Massa sekitar 50 orang, membawa senjta tajam berupa parang tombak, kayu bahkan ada juga yang membawa bensin. Karena tidak ada jalan keluar, kami memilih pulang. Saat itulah aksi anarkis mulai dilakukan,” ucapnya.
Sambung Marlion, tidak hanya berhenti sampai disitu, massa juga bergerak kearah alat berat yang sedang beroperasi. Mereka melempari alat berat dengan batu.Akibatnya, dua alat berat pecah kaca dan seorang operator terkena lemparan batu, kepalanya robek dan harus mendapatkan perawatan di klinik perusahaan.
“Tidak hanya alat berat, bus yang ditumpangi karyawan yang hendak meninggalkan lokasi, juga dipecahkan kacanya. Bahkan, seorang karyawan hamper terkena parang dan tangannya terluka terkena serpihan kaca yang pecah. Kami ini sebenarnya korban. Sejak awal, kami sudah diintimidasi dengan sajam yang dibawa oleh mereka. Karyawan diancam, alat berat dirusak, operator terkena lemparan batu. Jadi tidak benar kalua kami yang melakukan intimidasi dan kekerasan. Justru sebaliknya. Kami adalah korban,” sambungnya.
Sementara itu, GM Eksternal, Bambang Murtiyoso mengungkapkan, selama ini sejak perusahaan beroperasi pihaknya terus melakukan pendekatan persuasive dan humanis kepada Masyarakat. Ia, bersama manajemen selalu mengedepankan dialog dan musyawarah, meskipun lahan yang dilakukan pembersihan merupakan hak perusahaan, karena berada di dalam wilayah IPPKH yang juga sudah dilakukan ganti untung tanam tumbuh.
“Kemudian juga telah mengelar dialog dan diskusi dengan Lamiri dan istrinya yang mengkalim pemilik lahan. Bukan hanya Lamiri dan istrinya saja yang kiota ajak dialog melainkan juga dengan massa lain yang saat itu melakukan protes. Logikanya saja, tidak mungkin kami melakukan pembersihan atau land claring, kalau belum dilakukan ganti untung tanam tumbuh,” ungkap Bambang Murtiyoso. (yan)
