Reporter : Andri Sutrisno
KENDARI – Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pernyataan sikap dikeluarkan oleh Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Didalam pernyataan sikapnya itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan ia menilai kasus Covid-19 di Indonesia semakin meresahkan dan mencapai tingkat darurat.
“Untuk menekan penambahan jumbla korban karena Covid-19, PBNU meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga keadaan kembali kondusif,” jelasnya Minggu 20 September 2020.
Lanjutnya dalam pernyataan sikap itu, PBNU menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, Walau mengikuti protokol kesehatan, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. PBNU juga meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.
“Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan,” tegasnya
Karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan
“PBNU juga mengingatkan Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” ujarnya. (3).
